Pansel KPK Wawancara 7 Kandidat

Jakarta - Pantia Seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai tes wawancara terhadap tujuh kandidat yang lolos seleksi tahap tiga di ruang serba guna kantor Setneg, Jakarta, pada Senin (24/8). Ketujuh kandidat tersebut adalah Ade Maman Suherman, ‪Agus Rahardjo, ‪Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, Budi Santoso, Chesna Fizetty Anwar, dan ‪Firmansyah TG. Satya.

Diawali dengan kandidat Ade, Pansel memulai tes wawancara tepat pukul 08.00 WIB. Sebagai kandidat pertama, Ade langsung ditanyakan perihal makalahnya yang tidak menyinggung perihal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dosen di Universitas Soedirman (Unsoed) ini pun menjawab dengan meminta maaf melupakan perihal TPPU dalam makalahnya. Namun menurutnya menekankan bahwa penanganan TPPU adalah hal penting. Lebih lanjut, di hadapan 9 Srikandi Pansel KPK, Ade mengatakan bahwa akan lebih mengedepankan fungsi pencegahan dan koordinasi supervisi (korsub) jika terpilih menjadi Pimpinan KPK.

"Prioritas saya ada pada pencegahan. Saya akan kaitkan dengan visi misi bahwa KPK jadi lembaga penggerak yang efektif dan efisien. Ini bisa dikaitkan masalah ekonomi, kalau ada penangkapan ada cost (biaya) berikutnya. Kalau pencegahan bisa minimalisir dan lebih ringan dari segi biaya," kata Maman.

Ade mengatakan bahwa program pertama yang akan dilakukan jika terpilih adalah melakukan konsolidasi ke dalam. Menurutnya KPK harus sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Sementara itu, kandidat kedua, mantan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Agus Rahardjo mengatakan jika dipercaya menjadi Pimpinan KPK akan mengedepankan pencegahan dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi.

"Awalnya sebelum KPK tangani (kasus) penyuapan dan pengadaan, 80 persen (kasus) di pengadaan. Sekarang ini, 60 persen kasus pengadaan," kata Agus dalam seleksi wawancara.

Namun, Agus mengakui bahwa dengan sistem e-procurement tidak sepenuhnya menjamin transaksi pemerintah bersih dan transparan. Sebab, terbukti ada satu provinsi yang dilarang melakukan transaksi.

Tetapi, Agus mengaku akan mengedepankan sistem teknologi informasi untuk menjamin transparansi di bidang pendidikan maupun kesehatan. Ia juga mengungkap akan menerapkan social punishment bagi pelaku korupsi yang dianggapnya masih dihormati oleh masyarakat usai keluar penjara.

"Dalam pencegahan kampanye mengenai antikorupsi, pendidikan antikorupsi. Pendidikan tidak cukup kalau anak-anak melihat contoh di sekolah. Saat ini kita anggap wajar seorang kepala sekolah jual form beasiswa," ujarnya.

Hanya saja, Agus dianggap kurang tegas menjawab ketika ditanya mengenai undang-undang ataupun tugas pimpinan KPK. Selain itu, Agus juga sempat dicecar perihal sejumlah aset miliknya yang dianggap kurang wajar berdasarkan temuan Pansel dan masukan dari masyarakat. Sejumlah aset yang diminta dijelaskan dan dibuktikan perolehannya tersebut, ialah tanah dan mobil.

Namun, Agus menjawab dengan tegas bahwa sejumlah tanah dibelinya dari uang hasil menjadi pembicara lembaga di Perancis.

"Kalau PPATK jeli dari empat rekening saya nilainya Rp 20 juta," paparnya.

Sebelumnya, dalam Pidato Kenegaraannya yang pertama, Presiden Joko Widodo (Jokowi menyampaikan harapannya akan terpilihnya Pimpinan KPK yang amanah. Mengingat, proses seleksi masih berjalan oleh Pansel capim lembaga antirasuah tersebut.

"Semoga terpilih pimpinan KPK yang amanah, yang dapat membawa lembaga antirasuah itu bekerja efektif, dan dapat bekerjasama dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya membersihkan jubah Republik yang dikotori oleh korupsi," kata Jokowi di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).