Ketua DPD PDIP Jabar Kecewa Sikap 2 Anggota DPR soal Waduk Jatigede

Jakarta - Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar), Tubagus Hasanuddin, mengaku kecewa dengan sikap dua anggota DPR asal partai itu, Arif Wibowo dan Rieke Diah Pitaloka, soal Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat.

Waduk itu baru diresmikan, Senin (31/8), oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Sementara Arif Wibowo dan Rieke Diah Pitaloka mengeluarkan kritis soal waduk itu.

Menurut Hasanuddin, kedua koleganya itu seolah mengajak masyarakat melakukan demonstrasi. Sementara dirinya, sebagai ketua partai di Jawa Barat, tidak diajak berkoordinasi.

"Saya putra daerah di situ tak dianggap oleh mereka. Ya ngomong dong sama saya, seperti apa situasinya. Jangan kemudian datang mencari panggung di hari terakhir," kata Hasanuddin, Senin (31/8).

Lagipula, Hasanuddin menilai bahwa penyelesaian waduk itu merupakan prestasi pemerintahan ini. Sebab selama 36 tahun proyek Jatigede tidak tuntas dikerjakan, dan saat ini dapat diresmikian setelah 90 persen persoalan berhasil diselesaikan.

"Sudah 36 tahun tidak selesai, lalu sekarang bisa selesai, masyarakat pun menerima. Ini kok malah diajak demo? Semalam saya sampaikan yang paling penting mereka minta haknya yang tinggal 10 persen dari jumlah itu diselesaikan. Kami akan selesaikan bersama-sama," kata dia.

Dia mengaku dari kecil hingga besar hidup di sekitar Jatigede, dan bertugas lama di wilayah itu sebagai anggota TNI. Karenanya, dia tahu persis seputar waduk yang menurut cerita para orangtua berawal dari ide Bung Karno. Dikatakan, pada tahun 1982-1986 terjadi dua kali pembayaran ganti rugi, namun kemudian tidak berjalan.

"Sesudah saya jadi anggota DPR, bersama anggota lain mencoba menginisiasi, lahirlah Perpres. Besarannya jauh lebih baik, bahkan ada yang rangkap dibayar. Mungkin memang sekarang ini belum 100 persen, kira kira 90 pesen," jelasnya.

Bagi dia, sebenarnya masalah yang ada saat ini bukan masalah besar. Ada tiga masalah yang harus diselesaikan saat ini. Yakni, ada rumah pada bagian pekarangan terlewat dibayarkan karena pemilik terkendala dihubungi lantaran berada di luar kota. Kemudian ada yang tidak mendapat dana kerohiman sebesar Rp 29 juta karena persoalan teknis.

"Begitu banyaknya penerima hingga mencapai ratusan ribu kepala keluarga sehingga terlewatkan. Selanjutnya, ada salah ukur dan terdapat fasilitas umum yang belum selesai di tempat relokasi sembilan titik," kata dia.

"Itu semua sudah disepakati. DPR, Menpupera, DPD, gubernur, dan bupati setempat duduk sepakat. Kalau pemerintah mau menggenangkan airnya hari ini, tidak ada masalah. Tetapi sisanya satu bulan, dua bulan, ke depan harus segera direkap dan dibayar," bebernya.