Ini Pesan 3 Ketua Konfederasi Buruh Saat Aksi Demo di Depan Istana Presiden

Jakarta - Tiga konfederasi serikat buruh, Selasa (1/9), melakukan aksi demonstrasi bersama di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat untuk menyuarakan aspirasi buruh di tengah perlambatan ekonomi Indonesia.

Meskipun masing-masing ketua konfederasi memiliki penekanan tuntutannya masing-masing, namun ketiganya kompak untuk meminta pemerintah menaikkan upah buruh yang semakin menderita dengan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali.

Ketua ‎Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nenawea‎, mengatakan, selama ini kaum buruh sangat terkena dampak dari tidak stabilnya harga-harga kebutuhan pokok sehingga membuat upah yang mereka terima saat ini tidak sebanding dengan pengeluaran mereka.

"Kita meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro kepada buruh, sudah terlalu lama pemerintah berpangku tangan dan justru lebih memihak para pengusaha, kami minta pemerintah realistis dan segera melakukan tindakan penyelamatan ekonomi," ujar Andi, di atas mobil komando yang didengarkan ribuan massa dari berbagai perwakilan daerah se-Indonesia.

Langkah penyelamatan ekonomi yang dimaksud Andi, yakni:
- turunkan harga bahan bakar minyak, sembako, dan tarif dasar listrik
- ‎berantas mafia ekonomi dan koruptor yang menyengsarakan rakyat
- revisi perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan peraturan turunannya
- tolak PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun
- perbaiki layanan BPJS Kesehatan
- tolak kebijakan upah murah
- revisi KHL Upah dari 60 item menjadi 86 item
- perlindungan terhadap industri dalam negeri ‎agar tidak semakin banyak buruh yang di PHK
‎- bentuk komite pengawasan untuk me-revitalisasi ketenagakerjaan
- hentikan tindakan kriminalisme dan premanisme terhadap aktivis buruh

Sementara itu, ‎Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan dengan gamblang, pemerintah harus menaikan upah buruh sebesar 25 peren pada 2016 nanti untuk mengompensasi ketidakstabilan ekonomi saat ini.

Pasalnya, dengan kondisi ekonomi saat ini di mana berbagai harga kebutuhan pokok dan sehari-hari menjulang tinggi, buruh sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidupnya dan harus mengakali kondisi saat ini dengan berhemat.

"Kondisi ekonomi tiga bulan terakhir ini sangat terpuruk, rupiah melemah terhadap dolar Amerika hingga Rp 14.000 dan membuat banyak perusahaan yang gulung tikar, akibatnya banyak buruh yang di PHK," ujar Iqbal.

Lebih lanjut, Iqbal melihat pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah harus diimbangi pula oleh perusahaan untuk memberikan nilai lebih bagi buruh.

‎"Pemerintah jangan terlalu terpaku pada kebijakan ekonomi yang sifatnya makro, karena sesungguhnya daya tahan ekonomi kita saat ini sedang tergerus begitu hebatnya," tambahnya.

Iqbal mengaku para buruh masih mempercayai Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk dapat membawa perekonomian yang lebih baik, serta dapat mengangkat nasib para buruh. Ia juga meminta pemerintah memperketat masuknya tenaga kerja asing sebagai dampak dari MEA yang mulai diberlakukan tahun ini.

"‎Para pekerja asal Tiongkok banyak yang datang bergelombang masuk ke Indonesia, kebanyakan dari mereka kebanyakan adalah pekerja un-skilled yang seharusnya bisa ditempati oleh pekerja Indonesia, jadi kami harap pemerintah menolak kedatangan pekerja asing yang un-skilled," tutur Iqbal.

Saat ini, menurut Iqbal, sudah ada 100.000 buruh yang mengalami PHK akibat dampak perlambatan ekonomi yang terjadi di berbagai kawasan industri baik padat karya maupun manufaktur.

"Apabila pemerintah Jokowi tidak mendengarkan aksi kami hari ini dan mengambil langkah tindak lanjut, maka kami seluruh buruh dari tiga konfederasi ini akan melakukan aksi mogok nasional," ungkapnya.

‎Sedangkan, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Mudhofir Khamid, mengatakan, saat ini masih banyak perusahaan yang melanggar aturan kerja tentang outsourcing dan pemerintah seperti menutup mata terhadap kondisi itu.

Ia menyarankan agar kelompok yang menghubungkan buruh, pemerintah, dan pengusaha dapat diaktifkan kembali, pasalnya‎ dengan kondisi sekarang ini, pemerintah lebih condong mendengarkan suara pengusaha saja.

"Selain itu kami juga meminta tindakan tegas dari aparat kepolisian dan pemerintah dalam kasus-kasus kriminal yang merugikan buruh serta menjadikan buruh sebagai korban," kata Mudhofir.

Ia juga menjelaskan bahwa aksi para buruh ini dilaksanakan tanpa terpengaruh unsur politik oleh kubu tertentu dan murni merupakan suara dari kaum buruh.

"Di sini dulu saat pilres ada buruh yang memilih Jokowi dan adapula yang memilih Prabowo, tapi suara kami tetap satu, yakni pemerintah harus mensejahterakan buruh dan menjaga stabilitas ekonomi," tandasnya.

Menurut hasil pengamatan SP di lapangan, hingga Pukul 13.00 WIB massa buruh masih memadati kawasan Istana Kepresidenan yang terletak di persimpangan Jalan Merdeka Utara‎ dengan Jalan Medan Merdeka Barat.

Menurut pimpinan aksi buruh, mereka akan mulai membubarkan diri pada Pukul 15.00 WIB agar tidak menganggu masyarakat Jakarta yang akan beraktivitas untuk pulang dari kantor dan melintas di sekitaran wilayah Istana Presiden dan Monumen Nasional (Monas).