Rencana Penghapusan PBB, Basuki Pastikan Tak Ganggu PAD

Jakarta - Atas rencana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2016 mendatang terhadap rumah di bawah Rp 1 miliar dan rumah susun milik (rusunami), Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memastikan tidak akan memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB.

"Nanti akan dikejar dari pajak hotel, restoran, dan hiburan, karena banyak yang bohong," ujar Basuki di Balai Kota, Rabu (9/9).

Gagasan untuk dilakukannya kebijakan ini, kata Basuki karena pihaknya melihat hasil survei kemiskinan di DKI yang menggunakan 2.500 kalori per hari yang apabila diuangkan sekitar Rp 450.000. Orang yang berpenghasilan di bawah Rp 450.000-Rp 460.000 dianggap hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal, katanya, survei untuk menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah survei Kebutuhan hidup Layak (KHL) seorang lajang.

"Makanya kami kasih stimulus ke PBB ini," katanya.

Terkait rencana penghapusan PBB hingga nol persen ini, anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdul Ghoni mengatakan, pihaknya tidak sepenuhnya menyetujui rencana tersebut. Meskipun untuk penghapusan pajak terhadap rusunami ia sepakat, tetapi tidak untuk rumah di bawah Rp 1 miliar.

"Karena semua pembiayaan untuk negara utamanya DKI pakai uang. Kalau yang di bawah Rp 1 miliar tidak kena pajak, itu tidak punya tanggung jawab bagi warga," ujarnya saat dihubungi.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak etis karena dinilai berubah-ubah. Tahun lalu, katanya untuk pajak dinaikkan hingga 100 persen, sedangkan sekarang rencananya dihapuskan.

Hal tersebut juga secara otomatis katanya, akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2016 mendatang. Apalagi target pendapatan dari pajak saja untuk tahun 2016 mencapai Rp 35 triliun.

"Sekarang petugas pajak belum sempurna. Target 2016 itu Rp 35 triliun, tetapi ini saja belum tercapai. Berarti perangkat pajak yang harus dilakukan penekanan. Kalau pajak kita berjalan lancar, anggaran bisa capai Rp 100 triliun," katanya.

Mereka yang membayar pajak pun, katanya, ada timbal balik yang harus diterima, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan transportasi.

"Saya sepakat [penghapusan PBB] rusunami dan rusunawa, tidak apa-apa. Tetapi yang rumah seharga Rp 1 miliar ke bawah itu kan aset. Aset dikelola negara, harusnya dikenakan. Nantinya untuk perbaikan-perbaikan, khususnya Jakarta," terangnya.