DPR Masih Harapkan Asap Bisa Ditangani Tanpa Status Bencana Nasional

Jakarta - Pemerintah diberi kebebasan untuk mengumumkan apakah kebakaran hutan dan asap di Sumatra serta Kalimantan akan dijadikan sebagai bencana nasional. Namun DPR RI tetap berharap bahwa kejadian itu bisa ditangani tanpa menyatakan adanya status itu.

"Itu urusan pemerintah untuk keputusan bencana nasional. Kita serahkan, semua sudah ada mekanismenya. Tapi kami harapkan tidak perlu sampai bencana nasional, dan secepatnya bisa kita atasi situasi kebakaran," kata Ketua Komisi IV DPR RI, Edhi Prabowo, Rabu (16/9).

Pernyataan itu disampaikannya setelah pihaknya memanggil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta.

Dari laporan yang masuk, Edhi mengatakan status asap dan kebakaran hutan untuk Provinsi Riau sudah masuk kategori gawat karena tingkat pencemaran udara sudah di angka 400 yang berkategori tinggi. Asap pun belum bisa ditangani dalam tujuh hari terakhir.

Sementara beberapa provinsi lain yang tingkat asapnya masih di bawah angka 400 seperti Sumatra Selatan dan Jambi, bersama Riau, sudah menetapkan status darurat.

Kata Edhi, jauh lebih baik bila peran Pemerintahan Daerah tersebut yang didukung untuk bekerja sebaik-baiknya menangani masalah asap dan kebakaran hutan.

"Paling tepat adalah bagaimana peran daerah difungsikan optimal. Tidak hanya disalah-salahkan atau disuruh-suruh, tapi juga harus diberikan bekal modal. Jadi dia tidak akan bisa bergerak tanpa anggaran," kata Politikus Gerindra itu.

Diharapkan Pemerintah Pusat tak membiarkan Pemerintah Provinsi bekerja sendiri dalam menangani bencana asap dimaksud. "Anggaran harus diberikan dong. Kalau kita lihat selama ini, berkesan kita menyalahkan daerah. Padahal daerah sendiri yang terdampak," ungkap dia.