BPS Tidak Ada Kaitan dengan Politik

Jakarta - Menanggapi penyimpangan data yang kerap terjadi pada badan-badan survei yang kini bermunculan, Kasubdit Pengembangan Desain Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS), Sarpono, menegaskan BPS tidak ada kaitannya dengan politik.

"BPS dalam konteks pengumpuluan data itu tidak punya kepentingan, tidak punya tendensi. BPS mengembangkan netralitas, hanya memotret. Tidak mengedit," tegas Saporno dalam Dialog Interaktif bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sejabodetabek dengan tema "Indonesia Cerdas dengan Data Berkualitas", di Jakarta, Rabu (16/9).

BPS memang salah satu agen yang menyediakan data secara menyeluruh. Sesuai amanat UU No. 16 Tahun 1997, BPS bertugas untuk mengkoordinasi seluruh statisik di Indonesia. BPS pun mempunyai acuan standar, termasuk survei-survei, di mana sifat dari datanya mendasar.

Terkait dengan data yang dipolitisasi, Sarpono mengaku kalau hal tersebut memang sangat mungkin terjadi di masyarakat. Maka dari itu, ia mengatakan pentingnya mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kualitas data yang akurat.

Ketika pembangunan semacam ini berjaringan di masyarakat, dan pengguna data berjalan dengan baik dan lancar, Sarpono yakin badan survei yang menyelewengkan data dengan sendirinya akan terjadi benturan ketika masyarakat bisa membedakan data yang hanya untuk kepentingan politik saja.

Pada dasarnya, penggunaan data yang digunakan untuk kepentingan pribadi cenderung diubah dan digunakan dengan tidak utuh sebagaimana kelengkapan data yang ada. Ia pun mengimbau masyarakat ketika mengambil data sebaiknya secara integral, dalam arti utuh atau tidak sebagian.

Namun, terlepas hal politisasi, Sarpono juga memandang kemunculan badan survei dari sisi positif bagi BPS.
"Satu sisi kita senang, karena ada kompetisi baru di masyarakat. Kemudian, pemahaman masyarakat mengenai statistik juga ada. Ada pacuan ke depan untuk BPS berbenah untuk saling memperbaiki dan melengkapi informasi," akunya.