Paket Ekonomi, "Udara Segar" Buat Industri Properti (2)

Jakarta - Pelemahan pertumbuhan industri properti sudah dirasakan sejak awal 2015. Pengamat properti bahkan berani menyebut bahwa gejala pelemahan sudah kentara setahun sebelumnya.

Pelemahan yang disebut-sebut itu bukan semata dipicu oleh persoalan domestik industri properti, namun juga ditimbulkan oleh faktor eksternal seperti makro ekonomi dan ekonomi global. Pada kenyataannya, saat ini di lapangan industri properti tetap bergerak. Para pengembang properti terus melaju. Ada pandangan bahwa ketika situasi melambat justeru merupakan momentum penting dalam menyiapkan ekspansi, selain melakukan konsolidasi.

Di tengah itu semua, Presiden Joko Widodo mencoba mendorong industri properti. Hal itu terlihat dari Paket Ekonomi yang diumumkan di Jakarta, Kamis (10/9). Dia mengatakan, saat ini investasi di sektor properti mengalami penurunan permintaan. Padahal, di sisi lain pembangunan properti memberi dampak yang cukup luas ke berbagai sektor.

Paket Ekonomi itu sontak mendapat respons dari kalangan pengembang properti. Mereka yang tergabung di dalam Real Estat Indonesia (REI) menilai bahwa pemerintah memiliki kepekaan terhadap kondisi ekonomi yang ada saat ini.

"Kami menyambut positif langkah Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi. Hal ini menandakan pemerintah peka terhadap kondisi ekonomi dan cepat tanggap dengan mengeluarkan kebijakan yang bisa menggairahkan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia," ujar Eddy Hussy, ketua umum DPP REI.

Dia menambahkan, sebagai wakil dari pelaku industri properti, pihaknya memberikan dukungan yang positif terhadap Paket Kebijakan Ekonomi tersebut. REI juga mengaku siap untuk mengawal kebijakan sehingga dapat berjalan secara efektif di lapangan.

"REI telah melakukan kajian-kajian untuk memberikan usulan terobosan agar paket kebijakan ekonomi ini bisa berjalan dengan baik di lapangan," jelas Eddy Hussy.

Kajian yang dilakukan REI cukup komprehensif mulai dari usulan terobosan perizinan, zonasi wilayah, pembiayaan, program sejuta rumah sampai kepemilikan orang asing.

Menurut dia, anggota REI adalah pelaku langsung sehingga sangat mengerti dinamika yang terjadi di lapangan. REI berharap kajian yang dilakukannya dapat membantu semaksimal mungkin agar paket kebijakan Presiden Jokow Widodo dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

"REI optimistis bahwa kebijakan pemerintah ini dapat berpotensi menggairahkan kembali sektor properti," ujarnya.

Dia menjelaskan, sektor properti memberikan kontribusi 10-15% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan kajian REI dan Universitas Indonesia (UI) bahwa sektor properti terkait dengan 174 industri dan jasa terkait. Ketika pertumbuhan properti membaik, industri-industri itu praktis juga ikut terkerek. "Demikian pula sebaliknya," tegas dia.

Sementara itu, Hari Raharta, sekretaris jenderal Real Estat Indonesia (REI) menambahkan, perlu sejumlah regulasi yang mendukung secara langsung sektor properti. Dia mencontohkan tentang kebijakan loan to value (LTV) yang saat ini 20% semestinya menjadi 10%. "Bila LTV 20% masih sulit bagi industri properti," kata dia.

Lalu, tambahnya, perlu dipertimbangkan tentang deregulasi di sektor pajak untuk rumah sangat mewah. Dia mengaku, pendapatan pajak pemerintah memang harus bertambah, tapi momentum saat ini kurang tepat. "Kami berharap bisa di-hold sampai situasi membaik," tegasnya.

Bersambung ke Bagian 3