Kepala BNPB Tindak Lanjuti Perintah Presiden Bangun Sekat Kanal di Kalteng

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat mengunjungi lahan yang terbakar di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Rabu (23/9), menegaskan bahwa pencegahan lebih efektif dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Jokowi, sekat kanal (canal blocking) adalah cara yang efektif mencegah kebakaran karena gambut akan terus basah dan air tersedia.

Dari rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), disebutkan hotspot di Kalteng pada Kamis (24/9) pagi tercatat 1.508 titik. Hotspot terkonsentrasi di Pulang Pisau 616 dan Kapuas 366. Asap yang ditimbulkan pekat dan luas. Oleh karena itu Jokowi memerintahkan Kepala BNPB, Willem Rampangilei, untuk segera memadamkan api dan mengatasi asap di Kalteng.

Menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi tentang penanggulangan darurat asap di Pulang Pisau dan Kapuas, Kalteng tersebut, maka kepala BNPB langsung memimpin rakor yang dihadiri panglima TNI, pangdam Mulawarman, pangdam Tanjungpura, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), bupati Pulang Pisau, sekda Kalimantan Selatan (Kalsel), SKPD dan lainnya di Banjarmasin, Kamis (24/9) pukul 21.30 Wita.

Hasil rakor adalah:
1). Melaksanakan pembangunan sekat kanal di daerah Jabiren Raya dan Sebangau Kuala pada Jumat (25/9).
2). TNI akan menyiapkan satu batalyon Zeni dan excavator untuk pembangunan sekat kanal. Alat berat akan ditambah dari Kementerian Pekerjaan Umumu dan Perumahan Rakyat dan swasta.
3). Kementerian LHK mendukung alat-alat pompa untuk pemadaman.
4). BNPB menyiapkan dana siap pakai untuk pembangunan sekat kanal.

Kepala BNPB juga telah menginstruksikan perkuatan tambahan personil TNI, helikopter water bombing, dan menyiagakan pesawat tambahan untuk hujan buatan dalam operasi darurat asap.

Saat ini Kepala BNPB masih berada di Kalteng untuk memimpin pendampingan kepada pemda. Para pejabat eselon 1 dan 2 BNPB telah disebar ke enam provinsi untuk membantu pendampingan pemda, baik pendampingan manajerial, pendanaan, logistik peralatan, dan akuntabilitas dan tertib administrasi.