Ketua MUI Sinyalir Ada Provokator di Balik Penolakan FPI

Meski menyayangkan kecerobohan FPI yang dinilai tak cukup survei dan sosialisasi dulu, Ketua MUI menduga ada provokator yang menyusup dalam aksi masyarakat Dayak itu.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amidhan, meyakini gerakan masyarakat adat Dayak yang menolak pendirian Front Pembela Islam (FPI) cabang Kalimantan Tengah (Kalteng) telah disusupi oleh provokator.

"Saya pikir, mesti ada pihak ketiga, entah itu siapa, melakukan provokasi, sehingga penolakan masyarakat begitu ekstrem dan tidak jelas alasannya," ujar Amidhan kepada Beritasatu.com, Minggu (12/02).

"Kalau misalnya mereka menolak keberadaan FPI sejak dulu, tentu FPI tidak akan datang ke sana. Seperti memang ada yang sengaja membesar-besarkan masalah," tambahnya.

Amidhan mengatakan bahwa sebagai organisasi masyarakat, sebenarnya FPI berhak membuka cabang di mana saja. Namun ia pun memaklumi kekhawatiran masyarakat lokal, mengingat banyaknya catatan tindak kekerasan FPI yang dilakukan di kota lain.

Amidhan lantas menyayangkan cerobohnya FPI yang dianggapnya tidak melakukan cukup sosialisasi dan survei, sebelum memutuskan untuk membuka cabang di Kalteng. "Kalau mereka (FPI) survei dulu, mereka mestinya tahu jika situasi di sana belum kondusif untuk membuka perwakilan. (Maka) Peristiwa kemarin itu tidak akan terjadi," ujarnya.

Menurut Amidhan, MUI cabang Kalteng sendiri juga tidak tahu-menahu mengenai rencana FPI tersebut, karena tidak pernah menerima laporan bahwa FPI akan membuka perwakilan di Kalteng. "Kalau kita tahu, kita akan bisa mendalami keberatan masyarakat lokal itu sebenarnya dimana. Tetapi, kami sama sekali tidak tahu-menahu," ujarnya.

Lebih jauh, Amidhan juga mempertanyakan mengapa hanya masyarakat adat Dayak yang memprotes keberadaan FPI di Provinsi Kalteng. Menurutnya, jika keberatan itu adalah suara masyarakat Kalteng, semestinya semua kalangan berkeberatan, dan tidak hanya etnis tertentu. "Terus terang, masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab mengenai kasus ini," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Setara Institute for Peace and Democracy, Bonar Tigor Naipospos, mengatakan bahwa penolakan tersebut sangat wajar dan bisa dimengerti, mengingat catatan aksi kekerasan FPI. "FPI kan sudah ada di Kalimantan Timur. Mereka sudah melakukan sweeping beberapa kali, dan bahkan menganggu komunitas Ahmadiyah di Samarinda. Wajar kalau para pemuda Dayak khawatir kalau kejadian yang sama akan terulang di provinsi mereka," kata Bonar.

Menurut Bonar, ada lebih banyak lagi pengikut Ahmadiyah di Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlahnya bahkan menurutnya bisa jadi adalah yang terbesar di Kalimantan.