Pemilik Bus Karunia Bakti Mungkin Dipanggil DPR
Minggu, 12 Februari 2012 | 17:41 WIB
Komisi V DPR dinilai wajib melaksanakan pemanggilan itu, demi menghasilkan kesimpulan jelas soal praktik pengelolaan kendaraan umum.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Michael Watimenna mengatakan, dirinya akan mengusulkan agar DPR segera memanggil pemilik pengelolaan bus umum pasca kecelakaan bus Karunia Bakti, dimana belasan masyarakat umum menjadi korban. Menurut Michael, Komisi V DPR wajib melaksanakan pemanggilan itu, demi menghasilkan kesimpulan jelas soal praktik pengelolaan kendaraan umum.
"Agar masalahnya terang-benderang. Saya harap yang dipanggil bukan saja pengelola Karunia Bakti, tapi juga pengelola bus besar lainnya. Mereka harus ikut hadir bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, baik itu pemerintah maupun swasta," kata Michael, dalam keterangan persnya di Jakarta, hari ini.
Michael juga menyatakan, DPR perlu mendesakkan audit kinerja aparat permintah terkait dengan masalah perhubungan darat tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, seperti di Cisarua, menurutnya harus diinvestigasi secara tuntas, demi menghindari kejadian yang sama terulang lagi.
"Faktor-faktor lain sebagai penyebab kecelakan, harus diinvestigasi secara serius. Misalnya, soal sumber daya manusia (SDM), soal kecepatan dari bus, dala lain-lain," kata Michael.
Seperti diketahui, peristiwa kecelakaan yang melibatkan bus Karunia Bakti terjadi Jumat (10/2) malam, sekitar pukul 18.40 WIB. Dalam peristiwa tersebut, yang merupakan kecelakaan terbesar pertama tahun 2012 di wilayah hukum Kabupaten Bogor, sebanyak 14 orang tewas dan 47 luka-luka.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Michael Watimenna mengatakan, dirinya akan mengusulkan agar DPR segera memanggil pemilik pengelolaan bus umum pasca kecelakaan bus Karunia Bakti, dimana belasan masyarakat umum menjadi korban. Menurut Michael, Komisi V DPR wajib melaksanakan pemanggilan itu, demi menghasilkan kesimpulan jelas soal praktik pengelolaan kendaraan umum.
"Agar masalahnya terang-benderang. Saya harap yang dipanggil bukan saja pengelola Karunia Bakti, tapi juga pengelola bus besar lainnya. Mereka harus ikut hadir bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, baik itu pemerintah maupun swasta," kata Michael, dalam keterangan persnya di Jakarta, hari ini.
Michael juga menyatakan, DPR perlu mendesakkan audit kinerja aparat permintah terkait dengan masalah perhubungan darat tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, seperti di Cisarua, menurutnya harus diinvestigasi secara tuntas, demi menghindari kejadian yang sama terulang lagi.
"Faktor-faktor lain sebagai penyebab kecelakan, harus diinvestigasi secara serius. Misalnya, soal sumber daya manusia (SDM), soal kecepatan dari bus, dala lain-lain," kata Michael.
Seperti diketahui, peristiwa kecelakaan yang melibatkan bus Karunia Bakti terjadi Jumat (10/2) malam, sekitar pukul 18.40 WIB. Dalam peristiwa tersebut, yang merupakan kecelakaan terbesar pertama tahun 2012 di wilayah hukum Kabupaten Bogor, sebanyak 14 orang tewas dan 47 luka-luka.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
Bagikan
BERITA LAINNYA
ARTIKEL TERPOPULER
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
SUMATERA UTARA
5
B-FILES
Terseret dalam Perang dengan Israel, Lebanon Adukan Iran kepada PBB




