Pansus Pelindo II Dinilai Tidak Perlu

Jakarta - Pengamat Politik dari Populi Center Nico Harjanto menilai Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II yang sudah dibentuk DPR RI tidak perlu. Pasalnya, kasus Pelindo II sudah ditangani oleh Bareskrim Polri.

"Saya pikir Pansus Pelindo II tidak perlu karena kasus Pelindo II sudah ditangani oleh Mabes Polri," ujar Nico di Jakarta, Selasa (6/10).

Nico menduga, nuansa politis Pansus Pelindo II lebih kental dibandingkan upaya DPR RI untuk mengungkapkan fakta dan menemukan bukti-bukti. DPR RI, kata Nico, sebaiknya mengawasi proses hukum yang sedang dilakukan Bareskrim Mabes Polri dalam membongkar kasus Pelindo II.

"DPR RI sebaiknya memanggil dulu jajaran direksi PT Pelindo II dan Kementerian BUMN untuk memberikan penjelasan. Jangan buru-buru membentuk Pansus," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, DPR resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut kasus yang terjadi di PT Pelabuhan Indonesia II. Pembentukan Pansus itu disetujui saat Rapat Paripurna VI Masa Sidang I Tahun 2015/2016 di Kompleks Parlemen, Senin (5/10).

Pembentukan Pansus Pelindo II bertujuan untuk mengusut adanya dugaan pelanggaran hukum yang terjadi saat Bareskrim Polri mengusut adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobile crane.

Sementara Penyidik Bareskrim Polri tengah melengkapi berkas penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane di PT Pelindo II.

Penyidik telah memeriksa 24 saksi dari internal ataupun eksternal PT Pelindo II. Polisi juga sudah menetapkan seorang pejabat di PT Pelindo II sebagai tersangka.