SBY Ingin Kasus GKI Yasmin Segera Tuntas
Senin, 13 Februari 2012 | 21:23 WIB
Kendati demikian Yudhoyono tidak memberikan perintah akhir soal itu, hanya menyerahkannya ke pemerintah daerah.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, tidak pernah ada keragu-raguan dari pemerintah untuk mewujudkan kebebasan beribadah di Indonesia.
Walau begitu, Presiden Yudhoyono mengakui, memang ada sejumlah kasus pelanggaran aturan tentang kebebasan beribadah di Indonesia yang terjadi di sejumlah tempat di Indonesia.
Terkait itu, Presiden Yudhoyono berharap, pemerintah daerah senantiasa bisa segera mengambil tindakan. Baik berupa langkah antisipatif untuk menangani ataupun menyelesaikan secara tuntas.
"Jika diperlukan penyelesaian lewat jalur hukum, ya dilaksanakan saja. Jika bisa dengan jalur non hukum, silakan ditempuh. Yang penting, masalah bisa segera selesai tidak menggantung selama bertahun-tahun," katanya, dalam perbincangan dengan pers di Istana Negara, Jakarta, malam ini.
Kepala daerah, menurut Presiden Yudhoyono, adalah unsur pemerintah yang berada di depan. Oleh karena itulah, kata dia, menjadi tugas mereka untuk menerangkan kepada masyarakat terkait apa yang tengah terjadi.
"Tugas mereka untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat di daerah," katanya.
Khusus terkait GKI Yasmin, Presiden Yudhoyono mengungkapkan, kini pemerintah setempat tengah menyiapkan solusi yang ditempuh berdasarkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya, kata dia, dibangun beberapa opsi agar mereka bisa kembali beribadah.
"Saya berharap pemimpin di daerah, gubernur, walikota, bisa menyelesaikannya dengan tuntas. Yang penting masalahnya tuntas dan tidak perlu digantung bertahun-tahun," kata presiden.
"Negara sungguh ingin mengimplementasikan amanah UUD 1945 (agar rakyat) bisa menjalankan agama tanpa ada keragu-raguan," tegasnya.
Yudhoyono menambahkan dirinya terus mengikuti perkembangan kasus tersebut dan beberapa opsi penyelesaiannya, termasuk merelokasi bangunan ke tempat lain.
"Saya ingin masalah itu segera selesai, agar umat Kristiani, seperti umat Islam, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan lainnya bisa menjalankan ibadah dengan tertib, tenang dan damai," katanya.
"Di antaranya, sedang dibangun beberapa tempat agar mereka bisa kembali beribadah. Solusi itu ditangani oleh pemerintah daerah," tuturnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, tidak pernah ada keragu-raguan dari pemerintah untuk mewujudkan kebebasan beribadah di Indonesia.
Walau begitu, Presiden Yudhoyono mengakui, memang ada sejumlah kasus pelanggaran aturan tentang kebebasan beribadah di Indonesia yang terjadi di sejumlah tempat di Indonesia.
Terkait itu, Presiden Yudhoyono berharap, pemerintah daerah senantiasa bisa segera mengambil tindakan. Baik berupa langkah antisipatif untuk menangani ataupun menyelesaikan secara tuntas.
"Jika diperlukan penyelesaian lewat jalur hukum, ya dilaksanakan saja. Jika bisa dengan jalur non hukum, silakan ditempuh. Yang penting, masalah bisa segera selesai tidak menggantung selama bertahun-tahun," katanya, dalam perbincangan dengan pers di Istana Negara, Jakarta, malam ini.
Kepala daerah, menurut Presiden Yudhoyono, adalah unsur pemerintah yang berada di depan. Oleh karena itulah, kata dia, menjadi tugas mereka untuk menerangkan kepada masyarakat terkait apa yang tengah terjadi.
"Tugas mereka untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat di daerah," katanya.
Khusus terkait GKI Yasmin, Presiden Yudhoyono mengungkapkan, kini pemerintah setempat tengah menyiapkan solusi yang ditempuh berdasarkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya, kata dia, dibangun beberapa opsi agar mereka bisa kembali beribadah.
"Saya berharap pemimpin di daerah, gubernur, walikota, bisa menyelesaikannya dengan tuntas. Yang penting masalahnya tuntas dan tidak perlu digantung bertahun-tahun," kata presiden.
"Negara sungguh ingin mengimplementasikan amanah UUD 1945 (agar rakyat) bisa menjalankan agama tanpa ada keragu-raguan," tegasnya.
Yudhoyono menambahkan dirinya terus mengikuti perkembangan kasus tersebut dan beberapa opsi penyelesaiannya, termasuk merelokasi bangunan ke tempat lain.
"Saya ingin masalah itu segera selesai, agar umat Kristiani, seperti umat Islam, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan lainnya bisa menjalankan ibadah dengan tertib, tenang dan damai," katanya.
"Di antaranya, sedang dibangun beberapa tempat agar mereka bisa kembali beribadah. Solusi itu ditangani oleh pemerintah daerah," tuturnya.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
Bagikan
BERITA LAINNYA
ARTIKEL TERPOPULER
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
SUMATERA UTARA
5
B-FILES
Terseret dalam Perang dengan Israel, Lebanon Adukan Iran kepada PBB




