GP Ansor Apresiasi Penetapan Hari Santri Nasional

Jakarta - Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Nusron Wahid mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Meski tidak jatuh pada 1 Muharam dan awalnya memunculkan pro dan kontra, GP Ansor tetap menyambut positif keputusan presiden tersebut.

"Ini bukti keberpihakan Presiden Jokowi terhadap para santri. Dengan penetapan Hari Santri, berarti eksistensi santri diakui di Indonesia," kata Nusron di Jakarta, Rabu (14/10).

Nusron berpendapat, setelah penetapan Hari Santri, perjuangan belum selesai. Menurutnya, hak-hak pendidikan santri harus dipenuhi, seperti BOS untuk pesantren salafiyah dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk para santri.

Menurutnya, pesantren salafiyah yang mengambil sumber referensi utama malah tidak diakui. "Bahkan, kalau mau ambil ijazah, santrinya disuruh ikut ujian lagi. Ini aneh," ujarnya.

Lebih lanjut, Nusron mengatakan dengan ditetapkannya 22 Oktober sebagai Hari Santri juga lebih dramatis dan heroik. Sebab, tanggal tersebut merupakan hari resolusi jihad, yakni keluarnya fatwa Hadratusyeikh Hasyim Asy'ari, Roisul Akbar NU pada saat itu, yang merupakan kakek KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Saat itu, pada 22 Oktober 1945, Mbah Hasyim dan ulama NU mengeluarkan fatwa bahwa santri dan umat Islam wajib hukumnya untuk mengusir penjajah dari Bumi Nusantara," katanya.

Dalam konteks sekarang, menurut Nusron, makna dari Hari Santri adalah meneruskan jihad melawan kemiskinan dan berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa. "Sekarang, kiai wajib memberi fatwa untuk mengusir kemiskinan, krisis ekonomi, dan korupsi dari Bumi Nusantara," ujarnya.

Seperti diketahui, saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi menyampaikan janji untuk menetapkan satu hari sebagai Hari Santri Nasional. Ketika itu, yang diwacanakan sebagai hari santri adalah 1 Muharam. Gagasan tersebut sempat menjadi isu panas karena ditanggapi negatif oleh Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah. Fahri saat itu menyebut gagasan dan janji Jokowi itu dengan kata "sinting" yang membuat ribuan santri marah.

Nusron selaku Ketua Umum GP Ansor yang juga sebagai pendukung Jokowi-JK, menjadi salah satu tokoh yang gencar mengampanyekan agar Hari Santri benar-benar ditetapkan ketika Jokowi-JK memenangi Pilpres 2014. Dalam berbagai debat publik, Nusron selalu menghadapi pihak-pihak yang menolak wacana itu.

Kini, setelah satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, janji itu segera direalisasikan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, Presiden Jokowi segera menerbitkan keputusan presiden untuk menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Acara peringatan juga tengah disiapkan untuk digelar di Jakarta.

Pramono mengungkapkan, penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri merupakan usulan dari internal kabinet dan pihak eksternal yang terkait. Meski begitu, 22 Oktober tidak akan dijadikan sebagai hari libur nasional.

Salah satu pengusul Hari Santri adalah PBNU, yang berpendapat bahwa Hari Santri Nasional jangan 1 Muharam, melainkan 22 Oktober. Sebab, pada tanggal itu, perjuangan santri dalam merebut kemerdekaan tampak menonjol.