Satu Tahun Jokowi-JK, Indef: Tingkat Ketimpangan Pembangunan Masih Buruk

Jakarta - Ekonom dari Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Dzulfian Syafrian, mengungkapkan, evaluasi satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menunjukkan ketimpangan pembangunan masih buruk. Pemerintah, saat ini dinilai tidak bisa berbuat banyak mengurangi ketimpangan pembangunan yang ada.

"Berdasarkan temuan Tim Data Analyst atau datalyst Indef menujukan, dalam setahun terakhir pembangunan masih terpusat di Jawa atau Jawa Sentris," ujar Dzulfian saat diskusi bertajuk "Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Evaluasi Bidang Pemerataan dan Kesejahteraan" di Jakarta, Jumat (16/10).

Dzulfian mengungkapkan, pembangunan di pulau Jawa sebanyak 58 persen, jauh dibandingkan dengan pembangunan di daerah lainnya. Sebagaimana data BPS 2015, distribusi PDB nasional per wilayah di tahun 2015 menunjukkan PDB di pulau Jawa sebesar 57,9%. Kemudian disusul Sumatera (22.0%), Kalimantan (9,1%), Sulawesi (5,6%), Bali dan Nusa Tenggara (2,9%) dan Maluku dan Papu (1,9%).

"Ini bisa dilihat bahwa Presiden Jokowi masih belum bisa menyelesaikan persoalan pembagunan secara merata. Ini sama saja dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya," tandas Dzulfian.

Tidak hanya pembangunan yang terkonsentrasi di Jawa, lanjutnya, indikator-indikator kesejahteraan selama satu pemerintahan Jokowi-JK menurun, seperti tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan kemungkinan besar angka pengangguran.

"Satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, angka kemiskinan di Indonesia terus meningkat. Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 28,59 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang hanya 27,73 juta orang. Jadi, ada pertambahan jumlah penduduk miskin sebesar 0,86 juta," paparnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, ketimpangan memburuk karena "kue" pembangunan dan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat. Alhasil, lanjutnya, ketimpangan pendapatan masyarakat terus memburuk.

"Ketimpangan pada sumber daya alam lebih parah dibandingkan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan terjadi sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan yang tidak pro-pemerataan," jelas Dzulfian.