Ini Penjelasan Lengkap Brigjen Victor kepada Pansus Pelindo II

Jakarta - Rapat Pansus Angket Pelindo II hari ini menghadirkan Brigjen Victor Edi Simanjuntak, Mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, yang sempat dibuka lalu ditutup bagi publik.

Menurut Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka, hasil permintaan keterangan terhadap Victor memberikan informasi baru kepada mereka.

Pertama, ada tiga kasus yang diselidiki yaitu pengadaan mobil crane, QCC dan Simulator Mobil Crane. "Akan tetapi bukti yang mencukupi untuk dilanjutkan menjadi penyidikan hanya pengadaan mobil crane," kata Rieke, Rabu (21/10).

Diketahui juga bahwa pengadaan 10 unit mobil crane dilakukan oleh Pelindo II dengan perencanaan yang tidak benar. 10 unit mobil crane diperuntukkan bagi pelabuhan tanpa melakukan peninjauan kebutuhan pelabuhan terlebih dahulu.

"Akibatnya pelabuhan menolak unit yang diserahkan oleh Pelindo karena merasa tidak butuh unit tersebut. Selain itu, pelabuhan merasa tidak pernah mengajukan unit-unit tersebut," jelas Politikus PDIP itu.

Selanjutnya, kesepakatan seharusnya dilakukan antara Pelindo II dengan masing-masing General Manager pelabuhan. Akan tetapi karena General Manager pelabuhan menolak, kesepakatan yang ada dilakukan antara Pelindo dengan manajer teknik pelabuhan.

"Ditemukan juga bahwa terjadi penunjukkan perusahaan pengadaan barang yang tidak memenuhi standar minimal lelang," kata Rieke.

Standar minimal perusahaan yang mengikuti lelang pengadaan barang yakni pengalaman lima tahun.

Kronologisnya, tender dilakukan dua kali. Tender pertama diikuti oleh lima perusahaan dan digugurkan karena PT. Guangxi Narishi Century Equipment, sebagai salah satu perusahaan peserta lelang, memberikan penawaran melampaui harga perkiraan sendiri (HPS).

Pada tender kedua hanya PT. Guangxi Narishi Century Equipment yang mengikuti tender. Syarat minimal tender diadakan oleh tiga peserta perusahaan.

"Tetapi tender kedua tersebut tetap dilanjutkan dengan memenangkan PT. Guangxi Narishi Century Equipment," kata Rieke.

Lalu pada 28 Juni 2015, ada laporan informasi penyelidikan nomor 163. Ketika melakukan penyelidikan, Bareskrim melakukan wawancara terhadap 8 orang. Kedelapan orang tersebut kemudian menjadi saksi kunci dari pendalaman kasus ini.

"Dua diantaranya menyatakan dengan tegas bahwa Banten dan Tanjung Pandang menolak unit-unit tersebut," kata Rieke.

Diketahui juga bahwa Polri sudah melaksanakan tiga kali gelar perkara. Pertama, pada 15 Juni 2015: sudah ada dua alat bukti, tapi Bareskrim memutuskan untuk mencari alat bukti tambahan. Lalu pada 15 Juli 2015, diadakan gelar perkara kedua dimana aparat Bareskrim melakukan wawancara saksi lagi. Yang ketiga pada 26 Agustus 2015. Karena alat bukti sudah tiga alat bukti, maka Bareskrim menyatakan untuk melanjutkan penyidikan.

Penggeledahan dilakukan pada 28 Agustus 2015 dengan berkas administrasi yang memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan. "Di situ Bareskrim sempat dihalang-halangi oleh Dirut Pelindo. Setelah dinyatakan akan dilakukan penangkapan, baru dipersilahkan," kata dia.

Dalam penggeledahan ke kantor RJ Lino, Bareskrim menemukan audit dari BPK yang berisi pelanggaran-pelanggaran oleh Pelindo. Ada juga alat bukti yang disita, antara lain surat audit BPK, CPU data-data QCC, simulasi mobil crane dan log book. "Unit mobil crane diberikan police line," imbuh Rieke.