Djarot : Pusat Akan Keluarkan Paket Kebijakan Percepatan Perizinan

Jakarta - Dalam rapat kerja pemerintah 2015 yang digelar di Istana Negara, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pada pengurusan perizinan yang masih lama.

Karena itu, kemungkinan besar akan dikeluarkan kembali paket kebijakan V tentang percepatan pengurusan perizinan yang memudahkan investor menanamkan investasi di Indonesia.

"Mungkin ada paket kebijakan baru. Mungkin akan keluar lagi paket kebijakan kelima," kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (21/10).

Terkait perizinan, Presiden Jokowi menyatakan waktu mengurus perizinan di Indonesia masih terlalu lama. Provinsi yang sudah melakukan percepatan pengurusan perizinan adalah DKI Jakarta. Karena itu, Jokowi meminta agar daerah meniru langkah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Yakni membentuk pelayanan satu pintu melalu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

"Masalah perizinan yang difokuskan, karena PTSP itu kan idenya Pak Jokowi sewaktu jadi Gubernur DKI. Tadi dipaparkan disitu untuk masalah perizinan, menurut Presiden masih terlalu lama. Dia membandingkan dengan Jakarta yang sudah sangat luar biasa. Mungkin paket kebijakan baru itu tentang perizinan," jelasnya.

Hal lain yang dibahas dalam rapat kerja pemerintah tersebut, lanjutnya, adalah penyerapan anggaran pada triwulan III tahun 2015 di seluruh provinsi, kotamadya dan kabupaten yang telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik.

Terutama penyerapan anggaran di Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai 40 persen. Pemprov DKI semakin optimistis penyerapan anggaran bisa mencapai 70 persen pada akhir tahun ini.

"Yang kedua, penyerapan anggaran. Alhamdulillah sudah cukup bagus di triwulan ketiga ini. Termasuk Jakarta sudah lumayan, sudah mencapai 40 persen," ujarnya.

Selanjutnya, pertemuan itu juga membuka diskusi mengenai paket kebijakan yang dikeluarkan Pressiden RI. Diskusi ini dilakukan untuk menyamakan persepsi mengenai penerapan paket kebijakan tersebut. Juga dibahas mengenai situasi perekonomian Indonesia yang sudah berjalan normal kembali.

"Kemudian banyak menampung pertanyaan dari kepala daerah terkait kebijakan, untuk menyamakan persepsi. Termasuk juga situasi perekonomian ke depan, sekarang sudah agak normal kembali. Meski disana sini masih ada yang harus diperbaiki," ungkapnya.