Tim Pengawal Pemerintahan Kejagung Jangan Dijadikan Alat Pencitraan

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan serta Pembangunan (TP4). Oleh Kejagung, tim tersebut sudah dinyatakan melakukan pemetaan di sedikitnya enam Kementerian/ Lembaga, ‎ masing-masing Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian dan BUMN PLN.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, mengakui, ada yang aneh dengan keberadaan TP4. Salah satunya terkait pemilihan kementerian dan lembaga yang tengah dilakukan pemetaan.

"Mengapa lima kementerian dan PLN saja yang diawasi, dan yang terakhir tupoksi TP4 ini jelas tumpang tindih dengan program Binmatkum (Pembinaan Masyarakat Taat Hukum) serta Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang sudah lama ada di kejaksaan," kata Margarito, Rabu (21/10).

Di samping itu, lanjutnya, tidak ada jaminan adanya pidana korupsi yang dilakukan tiap kementerian atau lembaga yang sudah diawasi TP4. Sebaliknya, justru membuat program ini tidak efektif dan pemborosan anggaran.

"Ada atau tidak adanya TP4 jadinya sama saja, karena tidak ada jaminan kementerian bebas korupsi. Jelas, sangat tidak efisien," ucap Margarito.

Dirinya mempertanyakan alasan Jaksa Agung yang sedang disorot kinerjanya, mengumumkan kehadiran TP4 dan perkembangan kinerja satgasus P3TPK.

Saat ini, dirinya juga berharap agar Presiden Joko Widodo hendaknya mengevaluasi secara serius kinerja Kejaksaan. Evaluasi wajib dilakukan dari hulu hingga hilir.

Aktivis Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho juga mengakui, TP4 bentukan Kejagung akan mubazir. Jangan sampai TP4 hanya sebagai alat pencitraan dan pemborosan anggaran yang dilakukan kejaksaan.

"Fakta kinerja kejaksaan di bidang pemberantasan korupsi juga belum memuaskan dan memenuhi harapan masyarakat, jadi TP4 pastinya bagian dari upaya pencitraan ditengah isu reshuffle Jaksa Agung," ungkapnya.‎