Bamsoet Ingatkan Tak Perlu Ada Munaslub Golkar

Jakarta-Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta agar Partai Golkar jangan lagi dirusak dengan wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk sekadar membentuk struktur dewan pimpinan pusat (DPP).

Menurut Bambang, semua elite Golkar harus arif menyikapi putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tentang kepengurusan DPP Partai Golkar. Dua keputusan hukum itu sudah menutup masa-masa sulit yang dilalui Golkar.

"Karena itu, Perubahan kepengurusan DPP Golkar cukup dilakukan melalui forum urun rembuk atau musyawarah mufakat, bukan Munaslub karena memang tidak ada urgensinya sama sekali," kata Bambang, Minggu (25/10).

Putusan PT DKI Jakarta dan MA memenangkan kubu DPP Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie.

Menurut Bambang, jika tidak ada kearifan dari semua elite Golkar, forum seperti Munaslub itu akan menjadi perangkap yang melahirkan potensi konflik baru. Akan muncul pengelompokan-pengelompokan baru untuk sekadar memperebutkan posisi puncak dalam struktur kepengurusan partai.

"Alih-alih mewujudkan soliditas partai, forum seperti Munaslub justru bisa memperlemah Golkar menghadapi Pilkada Serentak," imbuhnya.

Karenanya, dia menilai semua elite Golkar di Jakarta harus realistis bahwa rentang waktu persiapan sudah sangat pendek untuk mendapatkan kemenangan maksimal dalam Pilkada serentak. Para elite di Jakarta juga harus mendengarkan dan menghayati aspirasi kader di semua daerah yang menghendaki partai ini solid.

"Mereka sudah lelah menyaksikan pertikaian para elite Golkar," kata Bambang.

Dia mengingatkan, Golkar sudah mengajukan 219 calon kepala daerah untuk bertarung dalam Pilkada serentak pada Desember mendatang. Golkar sebagai partai pengusung harus menunjukan tanggung jawab agar semua calon bisa meraih kemenangan. Untuk itu, DPP partai Golkar harus solid agar mampu menggerakan mesin partai.

"Wacana tentang Munaslub dalam waktu dekat hanya akan mengganggu proses persiapan semua calon peserta Pilkada yang diusung partai Golkar. Para calon kepala daerah itu akan bingung, aktif dengan hiruk pikuk persiapan Munaslub, atau fokus mengerahkan tim sukses di daerah pemilihan masing-masing," bebernya.