Tiga Hal Ini Diperlukan dalam Program Poros Maritim

Jakarta - Dalam mewujudkan poros maritim, elemen infrastruktur pelabuhan dan transportasi laut menjadi penting. Namun pembangunannya tidak boleh terlepas dari kajian lingkungan dan sosial kemasyarakatan.

Perekayasa Bidang Teknik Pantai dan Pelabuhan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Dinar Catur Istiyanto mengatakan, Indonesia banyak memiliki ahli pelabuhan. Saat ini, lanjut dia, yang diperlukan adalah koordinasi antar institusi pre visibility, visibility dan target yang jelas dalam mewujudkan poros maritim. Dalam program poros maritim yang digaungkan pemerintah, 24 pelabuhan akan dibuat.

Indonesia pun akan bergabung dengan organisasi internasional The World Association for Waterbone Transport Infrastructure (PIANC) tahun 2016. PIANC diakui punya pengalaman dan kajian pembangunan pelabuhan.

"PIANC memilki guideline bagaimana proses perencanaan pelabuhan, penghitungan sedimentasi, berdasarkan pengalaman mereka, kita kaji, spesifik pendekatan wilayah dan dampak lingkungan. Apakah pelabuhan secara kerekayasaan layak, seberapa besar biaya ekonomi yang harus dikeluarkan dibanding return investment-nya," katanya di sela-sela International Workshop on Waterborne Infrastructures Engineering and Management, di Auditorium BPPT, Jakarta, Rabu (28/10).

BPPT, lanjutnya, serius dan proaktif akan menyampaikan ini ke sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder) terkait seperti Kementerian Perhubungan (Kemhub) agar konteks pembangunan poros maritim jelas dan terukur.

Sementara itu, Secretary General PIANC, Eng Louis Van Schel, berpandangan, Indonesia merupakan negara sangat penting sebagai poros maritim. Menurut Eng, oganisasinya baru pertama kali menggelar seminar di Indonesia untuk berbagi pengalaman, dan panduan bagaimana membangun transportasi laut.

"Kita tidak hanya membangun infrastruktur soal pelabuhan tapi bagaimana dari sisi transportasinya yang memperhatikan lingkungan termasuk perubahan iklim," ucapnya.

Di Eropa, tambah Eng, PIANC juga memberi masukan terkait hal itu. Bahkan dalam konferensi perubahan iklim COP 21 di Paris Desember mendatang, PIANC berencana akan memberi masukan.

"Kita tidak memberi masukan dari segi transportasi saja tapi juga memberi masukan soal pengaruhnya kepada lingkungan," ujarnya.

Ia pun mengingatkan, dalam membuat studi kelayakan (visibility study) harus memperhatikan komunitas sekitar, sosial dan aspek lingkungan.