Ini Sebagian Alasan Utama Gerindra Tolak RAPBN 2016

Jakarta - Anggota Banggar DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Willgo Zainar, menyatakan, penolakan pihaknya atas RAPBN 2016 bukan berniat mengganjal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla (JK). Namun, sebagai perwujudan kritik atas kurang bijaknya pemerintah menyusun rancangan anggaran dan belanja.

"Kami punya pandangan yang berbeda. Kami tidak mengganjal," kata Willgo, Jakarta, Kamis (29/10).

Bagi Gerindra, lanjut Willgo, selama ini pihaknya selalu berusaha memberi ruang seluasnya kepada pemerintah Jokowi-JK agar bisa melaksanakan pembangunan. "Tetapi sampai hari ini belum ada target pembangunan dicapai," ujar dia.

‎Terkait penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN, pihaknya juga tak sepakat dengan pemerintah. Gerindra justru menilai PMN harus ditiadakan karena yang tahun lalu tak terserap.

"PMN yang tahun kemarin Rp 62 triliun, yang dialokasikan hanya Rp 28 triliun.‎ Lebih baik dananya tahun ini dialokasikan untuk Dana Desa," ujar dia.

Gerindra juga tak setuju target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah lebih dari Rp 1.500 trilliun di RAPBN 2016. Kata Willgo, bagi pihaknya, angka itu tak realistis. Gerindra menilai lebih cocok bila angka target penerimaan hanya Rp 1.300 triliun saja.

"Kekurangan penerimaan akan dilakukan lewat pinjaman bilateral dan multilateral, dan sebagainya. Kami tak setuju pinjaman kembali dalam ekonomi yang melambat," ujarnya.

Ketidaksetujuan Gerindra atas RAPBN 2016 juga terkait adanya pembahasan pagu anggaran di beberapa komisi di DPR yang belum selesai.

Dia memastikan sikap Gerindra itu telah mendapat restu dari Ketua Umumnya, Prabowo Subianto, yang sudah banyak berdiskusi dengan para elite partai itu serta anggota fraksinya.

"Kami akan hadir di rapat paripurna besok dan menyampaikan sikap," tegasnya.