AL dan ARB Diminta Tak Lagi Calonkan Diri

Jakarta - Dewan Pimpinan Daerah MKGR Provinsi Jawa Tengah mengaku prihatin atas kisruh yang terjadi di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar (PG) saat ini. Kisruh itu pun merembet ke Pilkada Jateng.

"Kami prihatin dengan kondisi Golkar, terutama di Pilkada Jawa Tengah. Dari 21 daerah yang menyelenggarakan pilkada Golkar hanya ajukan 12 kadernya yang maju," kata Ketua DPD MKGR Jawa Tengah Suseno Bayu Aji di Jakarta, Jumat (30/10).

Ia menjelaskan DPD MKGR Jateng telah mencermati dan teliti konflik yang ada. Ternyata sengketa jabatan ketum Golkar sama-sama melanggar dasar hukum AD/ART.

Dua-duanya menabrak aturan yang ada.

"Makanya MKGR Provinsi Jateng kirim surat ke MA. Kami sebagai pendiri punya hak untuk memperbaiki Golkar yang sedang sakit," ujarnya.

Surat tersebut, lanjut Suseno, isinya adalah meminta agar Mahkamah Agung (MA) menolak Munas Bali dan Munas Ancol. Dalam surat itu juga meminta MA mencabut jabatan ketua umum untuk Aburizal Bakrie (ARB) dan Agung Laksono (AL).

Dia berharap dalam waktu dekat diadakan Munas Golkar untuk memperbaiki kondisi sekarang.

Ketua DPP MKGR lainnya, Joeslin Nasution berharap panitia Munas nanti bisa ditetapkan MA. Di sisi lain, ARB dan AL tidak usah ikut dalam pencalonan Munas nanti.

Sementara anggota Dewan pertimbangan Kosgoro, Anton Lesiangi menilai dua tokoh Golkar yang saat ini mengklaim sebagai Ketua Umum merusak partai Golkar. Dia meminta seluruh pendiri harus berani laksanakan Munas tanpa dua tokoh yang menjadi Ketum sekarang ini.

"Ada yang masih bagus seperti Pak Airlangga Hartanto dan tokoh muda lainnya. Kalau Ical omong kosong, selalu mengedepankan kepentingan pribadi, tidak pernah untuk kepentingan rakyat. Yang pokok tugas Golkar itu sejahterahkan rakyat," tuturnya.