SBY : Penempatan Tentara di Papua Suatu Keharusan

Presiden juga menyatakan ada tindakan berlebihan yang dilakukan aparat keamanan di Papua

Walau mengakui adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan dan tentara di Papua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa penempatan mereka di propinsi paling timur Indonesia itu adalah suatu keniscayaan mengingat masih adanya gerakan separatisme di sana.

Presiden juga memberikan apresiasi terhadap negara sahabat yang telah memberikan dukungan penuh terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia termasuk Papua.

Presiden mengatakan hal tersebut, dalam paparan mengenai situasi terakhir di dalam negeri kepada 119 dari 128 duta besar dan kepala perwakilan organisasi asing yang diadakan di kantor Kementerian Luar Negeri hari ini di Pejambon, Jakarta.
 
Menurut Yudhoyono, dengan luas Papua yang kurang lebih tiga kali pulau Jawa, hanya ada empat batalyon yang mengamankan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.

“Dunia juga harus tahu, memang masih ada gerakan separatisme di Papua. Masih ada serangan bersenjata kaum separatis, yang mengakibatkan korban baik dari sipil, tentara dan polisi. Karena itu, sangat sah ada polisi dan tentara kami bertugas di sana. Itu tugas negara,” ujar Presiden.

“Saya kira tidak satupun negara di dunia ini yang tentara dan polisinya tidak boleh bertugas di wilayah negara itu,” tambah Yudhoyono, sambil menambahkan bahwa dirinya juga telah memastikan tidak ada operasi militer yang ofensif di Papua.

Dalam temu muka dengan korps diplomatik yang diselenggarakan untuk pertama kalinya itu, Yudhoyono juga mengatakan bahwa memang ada tindakan berlebihan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh dari aparat keamanan dan tentara di Papua.

Terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh aparat keamanan (tentara maupun polisi), Yudhoyono mengatakan bahwa yang mereka yang melakukannya diberikan tindakan hukum dan diadili dalam pengadilan.

“Yang salah pasti dihukum. Tidak ada impunitas dan tidak ada culture of denial. Silahkan diikuti proses penegakan hukumnya karena kami ingin transparan,” ujar Yudhoyono.

Menurut Yudhoyono, sejak menjabat presiden di tahun 2005 dirinya telah mengganti pendekatan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan di Papaua. Hal itu termasuk mengambil tindakan afirmatif seperti memberlakukan kuota bagi masyarakat Papua untuk masuk dalam pendidikan, kepolisian, militer dan pemerintahan.

“Ke depan, saya sendiri dan pemerintah akan bekerja secara serius mengatasi persoalan di Papua, sekaligus mengatasi hambatan pembangunan, pembangunan kapasitas, pemerintah lokal dan menjalin dialog dengan tokoh-tokoh Papua untuk mendengarkan kritik dan koreksi mereka,” pungkas Yudhoyono.