Hindari Mobiliasasi Pemilih, KPU Hanya Terima Surat Domisili dari Kepala Desa atau Lurah

Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bapilu) mengingatkan KPU akan adanya potensi pengerahan pemilih atau mobilisasi massa untuk memenangkan pasangan calon (paslon) kepala daerah tertentu. Hal ini bisa dilakukan paslon dengan membuat KTP atau surat domisili baru bagi pemilih.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengaku bahwa pihaknya sudah mengantisipasi hal tersebut. KPU, katanya, hanya menerima surat domisili yang dikeluarkan oleh kepala desa atau keluruhan.

"Itu sudah diantisipasi oleh kita. Surat domisili itu memang harus dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan dan itu tidak ada kaitannya dengan mobilisasi," kata Ferry di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Senin (2/11).

Jika ada dugaan mobilisasi, KPU, katanya. akan melakukan pengecekan silang dan memverifikasi apakah ada indikasi mobilisasi atau tidak. Jika kuat indikasi mobilisasi, maka petugas itu akan memverifikasi lebih lanjut kepada yang mengeluarkan keterangan domisili tersebut.

"Jangan sampai ada problem di kemudian hari. KPU akan memverifikasi lebih lanjut tentang keberadaan pemilih yang bersangkutan. Maka dia akan melakukan pengecekan silang ke instansi yang memang mengeluarkan surat domisili tadi. Kalau memang itu ada indikasi mobilisasi, maka kita tidak akan perkenankan," jelas Ferry.

Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa yang terkait keterangan domisili mencakup setidaknya empat identitas, yakni KTP, Kartu Keluarga, Paspor, dan resi pembuatan KTP. Pemilih yang tidak terdaftar di DPT atau DPTB-1, tetapi mempunyai keterangan domisili, maka bisa dimasukkan di DPTB-2.

"Empat itu yang akan kita terima terkait dengan identitas keterangan domisili yang ada. Yang di luar itu, seperti SIM dan KTM tidak diterima KPU," pungkasnya.