Soeharto Masih Prematur Jadi Pahlawan Nasional

Jakarta - Menyematkan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional dianggap masih prematur. Sebab, banyak peristiwa pelanggaran HAM maupun kasus hukum yang perlu diklarifikasi terhadap diri almarhum.

"Gelar pahlawan untuk Soeharto masih prematur karena klarifikasi politik atas peranannya dalam berbagai peristiwa politik dan kekerasan sistematis belum pernah dilakukan, sehingga tidak pernah akan diperoleh fakta objektif atas kepahlawanan Soeharto," kata Ketua Setara Institute Hendardi melalui pesan singkat yang diterima SP, di Jakarta, Selasa (10/11).

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir nama Soeharto, yang meninggal dunia 27 Januari 2008 sebelum penuntutan perkara pidananya dihentikan selalu muncul. Saat Pilpres 2014, Soeharto diusulkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa menjadi pahlawan nasional. Setahun sebelumnya, Jl Merdeka Barat di silang Monas, Jakpus, diusulkan diganti menjadi Jl Soeharto.

Hendardi menilai, sekalipun Soeharto memiliki sifat positif, namun banyaknya rentetan kasus yang membelitnya justru menunjukan Soeharto memiliki sikap antikepahlawanan sewaktu memimpin bangsa.

"Karena posisinya yang demikian, maka selalu timbul kontroversi setiap upaya glorifikasi atas Soeharto, salah satunya dengan menjadikannya sebagai pahlawan nasional," katanya.

Menurutnya, lebih mendesak mengklarifikasi isu korupsi dan pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto dibanding mengkaji layak atau tidaknya Presiden RI ke-2 itu menjadi pahlawan nasional.

"Jauh lebih baik bangsa ini melakukan klarifikasi politik atas kejahatan Soeharto, termasuk dalam peristiwa kudeta atas Soekarno, berbagai pelanggaran HAM dan korupsi. Klarifikasi politik ini dipilih karena tidak mungkin lagi melakukan proses hukum atas Soeharto karena kehilangan subjek," ujarnya.