Bengkulu, Provinsi dengan TPS Terbanyak Rawan Politik Uang

Rabu, 18 November 2015 | 19:21 WIB

Penulis: Yustinus Patris Paat | Editor: FER

URL berhasil di salin.

Seorang warga memasukkan surat suara ke kotak suara di TPS. (Beritasatu.com/Anselmus Bata/Beritasatu.com/Anselmus Bata)

Jakarta – Jelang tiga minggu pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2015, Bawaslu telah memetakan ribuan TPS yang dikategorikan rawan politik uang. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, Provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan jumlah TPS yang paling banyak rawan politik uang.

"Jelang tiga minggu pemungutan suara, kami telah memetakan ribuan TPS yang berpotensi rawan politik uang. Dari sembilan provinsi yang selengggarakan Pilkada serentak 2015, TPS di Provinsi Bengkulu paling banyak rawan politik uang," ujar anggota Bawaslu, Daniel Zuchron, di Ruang Media Center Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (18/11).

Berdasarkan data pemetaan Bawaslu, kata Daniel, sebanyak 1102 TPS dari 3496 (31,5%) TPS di Bengkulu berpotensi rawan politik uang. Jumlah ini merupakan jumlah tertinggi dibanding dengan 8 provinsi lainnya.

Daniel kemudian memaparkan secara berurutan jumlah TPS yang rawan politik uang di 8 provinsi lainnya, yakni 986 di Kepulauan Riau, 819 TPS di Kalimantan Utara, 712 TPS di Sulawesi Utara, 425 TPS Sumatera Barat, 179 TPS Kalimantan Selatan, 116 TPS di Jambi, 23 TPS Sulawesi Tengah dan 12 TPS Kalimantan Tengah.

"Namun, jumlah TPS yang paling banyak rawan politik tersebut tidak otomatis menunjukkan tingkat kerawanan politik uang yang paling tinggi karena perbedaan jumlah TPS di 9 provinsi tersebut," jelas Daniel.

Lalu, dia mengungkapkan bahwa tingkat kerawanan politik uang paling tinggi terjadi di Provinsi Kaltara dengan skala kerawanan politik uang 63%, disusul Provinsi Bengkulu (31,5%), Sulut (16%), Kepri (13,5%), Sumbar (3,8%), Kalsel (2,0%) dan Kalteng (0,2%).

"Di TPS yang tingkat dan jumlah kerawanan tinggi, Bawaslu akan melakukan pengawasan yang ekstra dan melibatkan berbagai stakeholder pilkada. Peta rawan TPS tersebut merupakan gambaran untuk mengambil langkah antisipatif mencegah politik uang," imbuh Daniel.

Lebih lanjut, Daniel menuturkan bahwa Bengkulu juga menjadi provinsi dengan jumlah TPS yang paling rawan keterlibatan penyelenggara negara, seperti PNS, pejabat publi, dan birokrat dalam Pilkada serentak 2015. Di Bengkulu katanya, sebanyak 1368 TPS berpotensi rawan keterlibatan penyelenggara negara di pilkada,

"TPS rawan keterlibatan penyelenggara ini terjadi juga di 583 TPS di Kaltara, 335 TPS di Sulut, 298 TPS di Kepri, 162 TPS di Kalsel, 59 TPS di Jambi, 56 TPS di Sumbar, 41 TPS di Sulteng dan di Kalteng tidak ada TPS yang rawan keterlibatan penyelenggara," papar Daniel.