Saatnya Kesejahteraan Jadi Pendekatan di Perbatasan Bukan Lagi Keamanan

Manado-Wakil Ketua MPR EE Mangindaan pembangunan wilayah perbatasan dengan negara lain harus menjadi perhatian pemerintah saat ini. Sebab, selama ini pembangunan daerah perbatasan kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya banyak persoalan yang dialami oleh warga di perbatasan seperti kemiskinan, tidak ada listrik, BBM yang terbatas, pasokan bahan makanan yang tak memadai, infrastruktur jalan yang rusak dan sebagainya.

"Sudah saatnya kita melakukan pendekatan kesejahtraan di perbatasan bukan lagi keamanan. Ini penting . Perbatasan harus menjada beranda terdepan menjaga NKRI di perbatasan," tutur EE Mangindaan dalam acara Pembahasan Wilayah Perbatasan antara DPD, DPR, dan angota MPR bersama instansi terkait di Manado Jumat (27/11).

Acara yang diprakarsai oleh Badan Nasional Pengelolah Perbatasan (BNPB) ini dihadiri oleh Deputi Wilayah Perbatasan BNPB Dody R, bersama pejabat terkait dari Imigrasi, Bea Cukai, dan TNI serta Polri dan BNPB Sulut, serta anggota DPD dan DPR asal Sulut. Selain itu, hadir pula Pemda Sulut dan Kabupaten Sangihe serta Talaud.

Dody R dari BNPB Pusat mengatakan, kegiatan ini penting. Karena masalah perbatasan sering diabaikan. Saat ini kita serius membangun wilayah ini.

Dalam bagian lain Mangindaan yang juga mantan Gubernur Sulut mengatakan, rakyat di wilayah perbatasan Indonesia dengan beberapa negara tetangga seperti Sulut dengan Filipina, Kalimantan dengan Malaysya dan lainnya harus sejahtera.

"Masyarakat harus sejahtera dan jangan tertinggal. Karena itu, wilayah perbatasan harus menjadi perhatian saat ini," katanya.
Terkesan selama ini wilayah perbatasan kurang perhatian. "Ini masalah yang berat selama ini belum digarap," katanya. Bahkan, sarana pendidikan kesehatan dan juga pelabuhan juga harus ditambah.

Ia mengatakan, sarana jalan Kabupaten juga rusak berat. Oleh karena itu, paparnya, jalan kabupaten harus dijadikan jalan nasional agar dana diberikan dari pusat untuk memperbaikinya mengingat keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten di daerah perbatasan. "Ini masalah yang kami dapat dan akan dibahas dengan kementrian terkait," katanya. Dikatakan, di Pulau terluas, Miangas dan Marore juga harus dibangun Bandara.