Djarot Yakin Kepala Dinas Tata Air Baru Dapat Atasi Banjir

Jakarta - Mantan Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI, Teguh Hendarwan telah dilantik sebagai Kepala Dinas Tata Air menggantikan Tri Djoko Sri Margianto yang mengundurkan diri.

Meski berasal dari dinas yang mengurusi transportasi dan kemacetan, kemudian lompat mengurusi bidang yang berlawanan dari dinas awalnya, yakni mengurusi banjir dan tata air di Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat yakin Teguh Hendarwan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Ya harus optimistis dong. Kita cobalah dia," kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (3/12).

Mantan Wali Kota Blitar ini pun optimistis keberadaan Teguh sebagai Kepala Dinas Tata Air yang baru dapat mengatasi banjir di Jakarta yang selalu terjadi saat musim penghujan.

"Tadi sudah ditantang juga. Kalau memang tidak sanggup, ya ngomong saja. Tapi saya pikir dia bisa lah mengerjakan tugasnya. Tidak masalah itu," ujarnya.

Diambilnya pejabat dari luar Dinas Tata Air, menurut Djarot bukan suatu hal yang luar biasa. Karena dari beberapa kali perombakan birokrasi di Pemprov DKI, banyak para pejabat yang menempati posisi kepala dinas berbeda dengan latar belakang pendidikan atau pengalamannya bekerja sebagai PNS DKI.

"Begini ya, ini sudah dicoba beberapa kali. Tadi kan sudah dijelaskan, bahwa kepala dinas tugasnya meng-organize. Dia kan punya banyak orang, banyak ahli. Yang penting dia bisa fokus dan kerja di lapangan," tuturnya.

Beberapa pejabat yang ditempatkan di dinas yang berbeda dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya, diantaranya Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah, Ika Lestari Aji. Dulu berasal dari Dinas Sosial DKI dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan arsitek atau bidang konstruksi pembangunan.

"Itu sudah dicoba di Dinas Perumahan. Bu Ika itu nggak ngerti masalah konstruksi dan sebagainya. Tetapi dia kan punya suku dinas (sudin) dan punya staf ahli. Saya pantau kinerjanya bagus juga," ujarnya.

Kemudian Kepala Dinas Kebersihan DKI, Isnawa Adji beserta dengan wakilnya, Ali Maulana Hakim. Mereka tidak punya latar belakang pendidikan di bidang pengelolaan sampah, tetapi mereka bisa bekerja dengan baik dalam melakukan penanganan sampah di Jakarta.

"Lalu Kepala Dinas Pajak, Agus Bambang Setiowidodo juga bukan orang pajak. Yang penting, dia fokus dan mau kerja. Tentu dalam hal ini, Pak Gubernur dan saya, nggak mau pakai banyak teori. Yang penting kerjakan beberapa yang sudah menjadi skala prioritas," terangnya.

Hal ini juga pernah dia terapkan saat menjabat sebagai Wali Kota Blitar. Memilih Kepala Dinas Pekerjaan Umum tidak harus mempunyai gelar Insinyur. Justru jabatan itu diberikan kepada pejabat dari Dinas Sosial. Begitu juga dengan Kepala Dinas Kebersihan yang diambil tidak bergelar insinyur melainkan sarjana hukum.

"Jadi bukan hal yang aneh, kecuali pekerjaan itu butuh spesialisasi. Misalnya dokter, ya harus dokter dong. Tapi kalau sebagai manajer, organizer, ya nggak masalah lah," tukasnya.