Pemerintah Perlu Kendalikan Harga Tanah Buat Rumah MBR

Jakarta - Pemerintah perlu mengontrol harga tanah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini berdampak suplai untuk rumah bersubsidi hanya bisa bertahan dalam kurun waktu 2 hingga tiga tahun kedepan bila tidak ada kontrol pemerintah.

"IPW menilai pentingnya land bank yang dikuasai oleh pemerintah untuk mengendalikan harga tanah nantinya. Bahkan land bank ini telah disuarakan sejak tahun 2009 lalu. Beberapa percepatan untuk realisasi land bank pemerintah ini harus segera dilaksanakan," kata CEO IPW Ali Tranghanda, dalam siaran persnya, Jakarta, Minggu (13/12).

Ali mengatakan, meskipun permintaan tinggi, namun tanpa adanya pasokan rumah yang dibangun tentunya tidak akan terjadi manfaat dari Program Sejuta Rumah. Pemerintah harus berorientasi pada pasar bukan pada fisik terbangun sejuta rumah.

Karena, kata Ali banyak para pengembang rumah sederhana membangun rumah dilokasi yang menurut pengamatan tidaklah layak untuk dibangun rumah sederhana karena tidak terkoneksi dengan transportasi masal seperti kereta api, atau bahkan MRT dan LRT. Dengan demikian beban waktu dan biaya transportasi menjadi mahal dan tidak layak secara ekonomi untuk dihuni oleh masyarakat MBR.

Selain itu berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap beberapa pengembang rumah sederhana, land bank dari pengembang tersebut diperkirakan hanya bertahan selama 2 – 3 tahun saja.

"Artinya setelah itu mereka harus membeli lahan yang tentunya dengan harga yang tinggi bila tidak dikendalikan oleh pemerintah. Akhirnya hal ini akan berdampak terhadap mahalnya harga rumah meninggalkan batasan harga FLPP yang ada sebesar 5% per tahun. Bila terjadi maka Program Sejuta Rumah hanya tinggal kenangan saja," kata dia.