Pengamat: Stop Kegaduhan Politik

Selasa, 22 Desember 2015 | 07:16 WIB
ST
YD
Penulis: Stefi Thenu | Editor: YUD
Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR Akbar Faizal memberikan keterangan pers terkait penonaktifan dirinya sebagai anggota MKD menjelang putusan kasus pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 16 Desember 2015.
Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR Akbar Faizal memberikan keterangan pers terkait penonaktifan dirinya sebagai anggota MKD menjelang putusan kasus pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 16 Desember 2015. (Antara/Sigid Kurniawan)

Semarang - Para elite politik di negeri sudah saatnya menghentikan kegaduhan politik, utamanya kegaduhan yang menyita perhatian publik dan berisi kampanye hitam untuk menjatuhkan tokoh yang dianggap jadi lawan politik.

"Kegaduhan seperti itu harus dihentikan, rakyat sudah muak dan lelah. Selain menyita waktu dan energi, kegaduhan itu juga tak bermanfaat apapun bagi rakyat," tegas Umbu Rauta pengamat hukum dan politik UKSW Salatiga kepada SP, Selasa (22/12).

Umbu menegaskan, terminologi kegaduhan perlu juga diperjelas. Kadang kadang penyelenggara negara juga memaknai usaha mulia warga masyarakat atau pubik untuk mengungkap praktik kotor penyelenggara dimaknai membuat atau menciptakan kegaduhan.

Ditegaskan, penyelenggara negara atau elite juga menjadikan "kegaduhan" sebagai tameng atau alasan pembenar untuk "mematikan" usaha mulia publik mengungkap praktik penyeenggara negara yang diduga KKN.

Namun demikian, terkadang publik juga disuguhi kegaduhan elit yang sebenarnya sekadar "sandiwara" karena hal yang sebenarnya justru terjadi dibalik layar.

Publik terkadang mesti berusaha untuk memaknai kegaduhan pada tataran elit dengan memaknai atau menafsirkan hal yang sebaliknya.Tidak jarang kegaduhan pada tataran elit justru menggambarkan adanya persaingan di antara para elite. Oleh karenanya, dia menyatakan setuju agar kita semua perlu konsentrasi untuk "bekerja" secara tulus, karena sudah menjadi agenda pemerintahan Jokowi-JK.

"Kegaduhan yang bersifat negatif sebaiknya dilokalisir pada tataran elite agar tidak melibatkan publik. Kegaduhan negatif hanya berdampak bagi para elit, tidak bermakna apapun bagi publik," tandasnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon