Perombakan Kabinet Dinilai Bakal Belenggu Jokowi

Yogyakarta - Perombakan kabinet di awal tahun sudah menjadi tradisi dalam politik Indonesia, bahkan dilakukan presiden sebelumnya.

Pengamat Komunikasi Politik (UGM), Nyarwi Ahmad, mengungkapkan, pemerintah biasa melakukan penyegaran kinerja kabinet, melalui evaluasi kinerja tahunan. Di erah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pergantian menteri juga biasa dilakukan di akhir atau awal tahun.

"Namun, saat ini kondisinya berbeda. Isu reshuffle dipenuhi dengan dinamika yang cenderung gaduh. Menko Maritim Rizal Ramli terlalu berani mengeluarkan pernyataan mendahului Presiden Jokowi. Padahal, reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden," ujarnya.

Menurut Nyarwi Ahmad, tidak ada hasil kinerja menonjol dari menteri yang bersangkutan. Namun kontroversinya, yang justru menjadi sorotan publik.

Dikatakan, salah satu penyebab isu perombakan berdampak pada kurang kondusifnya kinerja pemerintahan adalah sikap Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, yang terlalu berani memastikan reshuffle, belum lagi celotehan anggota DPR dari partai pendukung.

"Presiden bisa mengganti menterinya kapan pun, dan tidak tergantung pada momentum," katanya.

Kabinet Jokowi-JK tampak penuh dengan dinamika dan memperlihatkan hubungan antar-menteri yang tidak kondusif.

"Banyak menteri yang terkesan sedang mencari muka termasuk dengan mengeluarkan daftar kinerja para menteri," tegasnya.

Terpisah, pengamat politik UGM, Mada Sukmajati, mengatakan, perombakan kabinet tidak bisa dilepaskan dari mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja kabinet.

Namun, menurut Mada, kriteria monitoring dan evaluasi kabinet harus jelas karena justru bisa menjadi bumerang bagi presiden sendiri sendiri, sebab sejak awal, isi kabinet mencerminkan balas-budi.

Sedang Direktur Pukat UGM, Zaenal Arifin Mochtar mengatakan Presiden Jokowi harus menekan para bawahannya lebih dulu untuk memperbaiki kinerja.

"Jika reshuffle kemudian diisi orang-orang yang memiliki catatan, hasilnya akan sama saja," kata Zaenal.

Zaenal mengungkapkan, perombakan kabinet bergantung presiden. Namun, dalam catatannya, agenda pemberantasan korupsi dan penegakan HAM menjadi salah satu agenda yang menjadi sorotan publik. Pemerintah dianggap tidak pro pada agenda tersebut.

Jika pemerintah beralasan akan membangun pondasi di awal 2016, menurut Zaenal, sulit memperoleh ukuran pondasi untuk bidang hukum, kecuali, Presiden bisa melepaskan diri dari belenggu parpol pendukungnya.

"Artinya, reshuffle tidak mudah dilakukan karena pemerintahan Jokowi sarat dengan bagi-bagi kekuasaan," kata Zaenal.