Jokowi Harus Hati-hati dengan Tawaran Golkar Kubu Ical

Selasa, 5 Januari 2016 | 23:27 WIB
YS
B
Penulis: Yashinto Sembiring | Editor: B1
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono (kiri) dan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan usai acara Syukuran dan Silaturahmi Nasional Partai Golkar di Jakarta, 1 November 2015.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono (kiri) dan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan usai acara Syukuran dan Silaturahmi Nasional Partai Golkar di Jakarta, 1 November 2015. (Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, mewanti-wanti Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tawaran Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) yang akan menjadi partai pendukung pemerintah. Agung meyakini bahwa rekomendasi Golkar kubu Ical tersebut tidaklah gratis, pasti ada embel-embelnya.

"Jangan ada bargaining dengan embel-embel pengesahan SK Munas Bali," kata Agung saat ditemui di kediamannya Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Selasa,(5/1).

Agung juga mengingatkan Jokowi-JK agar tidak mudah terpengaruh dengan tawaran dari  kubu Ical.

Menurut Agung, hanya Golkar versi Munas Ancol yang secara tulus mendukung pemerintah Jokowi-JK.

"Sejak Munas Ancol kami katakan enggak butuh jatah menteri," ujar Agung.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengapresiasi keputusan kubu Ical jika benar hendak bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah.

"Ya bagus lah. Semua yang mendukung pemerintah tentu kita apresiasi. Bagus lah, ya pemerintah ini kan menjalankan program untuk rakyat," jawab JK ketika diminta tanggapannya atas sikap Golkar yang hendak mendukung pemerintah.

Namun, selaku politisi senior Partai Golkar, JK tidak membenarkan ataupun membantah kabar yang menyatakan Golkar hendak bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah

Berdasarkan hasil pertemuan Golkar kubu Ical di Bali, Senin (4/1) salah satu rekomendasinya adalah menghendaki Golkar
menjadi partai pendukung pemerintah Jokowi-JK. Di samping itu, rekomendasi  lainnya adalah menggelar rapat pimpinan nasional pada akhir bulan ini dan menolak penyelenggaran Munas.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar hasil Munas Riau, Akbar Tandjung mengatakan tokoh senior Golkar BJ Habibie ingin bertemu dengan Agung Laksono dan Aburizal Bakrie untuk membicarakan penyelenggaraan Munas demi penyelamatan partai beringin.

"Saya kemarin ditelepon ajudan pak Habibie. Katanya Pak Habibie mau bicara. Maka saya telepon Pak Habibie ternyata beliau
memiliki 'concern' (keprihatinan)yang sama soal penyelenggaraan munas untuk menyelesaikan masalah Golkar," kata Akbar Tandjung saat konferensi pers di Akbar Tandjung Institute, Jakarta.

Akbar menyampaikan bahwa Habibie ingin berbicara dengan Akbar Tandjung, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie soal
penyelesaian masalah partai melalui munas.

"Saya bilang ke Pak Habibie bahwa pak ARB sedang di luar negeri namun saya akan atur agendanya," jelas Akbar seperti dikutip Antara.

Akbar menyatakan bahwa dirinya selaku Ketua Dewan Pertimbangan Golkar hasil Munas Riau sejak lama telah menyarankan munas untuk menyelesaikan konflik Golkar. Hal ini menurut dia, direspon senada oleh Habibie.

"Berikutnya kami dari Dewan Pertimbangan kemarin juga bertemu anggota Mahkamah Partai yaitu pak Andi Mattalatta. Pada pertemuan itu juga dibicarakan masalah penyelenggaraan munas," kata Akbar.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon