Tanpa KMP Jokowi Otoriter? Pengamat ini Tak Setuju

Medan - Jika Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera maupun Partai Persatuan Peembangunan akhirnya memang menyebrang untuk mendukung pemerintahan, bukan berarti hal itu akan melahirkan sistem kepemimpinan yang otoriter, kata pengamat pemerintahan, Andi Panggabean.

"Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mungkin berbuat sampai sejauh itu," ujar Andi di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (6/1) malam.

Panggabean mengatakan, jika empat partai dimaksud bergabung ke kubu pemerintah, sistem kekuasaan politik dia prediksi tetap akan lebih moderat daripada otoriter.

Kalau itu terjadi, maka akan secara efektif mengakhiri eksistensi kelompok "oposisi" Koalisi Merah Putih (KMP) karena hanya akan menyisakan satu partai saja yaitu Gerindra.

Apalagi jika Gerindra ikut mendukung pemerintah, ini akan menjadi catatan sejarah baru dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, ujar Andi.

"Dukungan seluruh partai akan membuat Presiden Jokowi semakin mudah mengeksekusi program nasional. Bangsa ini justru semakin cepat berkembang ke depannya," katanya.

Menurutnya, terlalu riskan bila berbagai kalangan menyimpulkan bahwa kemungkinan bergabungnya Golkar, PKS, PAN maupun PPP, bisa berdampak negatif buat rakyat.