Jokowi Kumpulkan Lembaga Tinggi Negara Minta Masukan soal Terorisme

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menggelar pertemuan dengan pimpinan lembaga negara pada pukul 10.00 WIB, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/1). Salah satu pembahasan terkait pencegahan penyebaran paham radikal dan aksi terorisme. Pemerintah juga ingin mendengar masukan atas rencana revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Pemerintah ingin dengarkan masukan. Salah satunya, dari kepala-kepala lembaga tinggi negara," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/1).

Wacana revisi UU Terorisme mencuat pascaaksi teror di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta pada Kamis (14/1). Dalam wacana itu, peran intelijen bakal semakin diperkuat di antaranya memberikan kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan penindakan, namun tetap berkoordinasi dengan Polri.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Oesman Sapta Odang membenarkan adanya pertemuan Presiden dengan pimpinan lembaga negara. "Saya tidak tahu agenda persisnya membahas apa. Ya namanya suatu lembaga tinggi negara yang diatur dengan Presiden tentu ada sesuatu hal penting yang akan dibicarakan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin menuturkan, pihaknya telah mendengar wacana revisi UU Terorisme. "Saya dengar bahas salah satunya soal itu (revisi UU Terorisme). Cuma

Namun kata Ade, jika revisi dilakukan melalui proses normal akan memerlukan waktu lama. "Karena itu, lebih tepat Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang). Saya sampaikan kepada Presiden lebih baik Perppu dan saya akan follow up parlemen karena perlu setuju dan tidak," kata Ade.