Soal Dualisme Golkar, JK: Penyelesaian Sesuai Skema Kesepakatan

Jakarta- Usai bertemu Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (ARB), Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa penyelesaian dualisme di tubuh Golkar sesuai mekanisme yang telah disepakati bersama antara kubu Bali dengan kubu Ancol.

"Biasa, ARB kan teman saya jadi kita biasa mengobrol bagaimana mempersatukan Golkar. Kita tetap langkah-langkah seperti yang saya sepakati dulu. Ikuti saja pola yang kita setujui bersama," kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (20/1).

Dengan demikian, kata JK, setelah penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), maka akan digelar Musyawarah Nasional (Munas).

Seperti diketahui, pada Selasa (19/1) malam, ARB menyambangi rumah dinas (rumdin) Wapres, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. ABR menyampaikan bahwa akan digelar Rapimnas, pada 23 Januari mendatang.

Beberapa waktu lalu, JK menunjukkan sebuah kertas yang bertulis bahwa kedua kubu Golkar telah menyetujui opsi penyatuan yang berujung pada pelaksanaan munas. Dalam kertas tersebut tertulis opsi bahwa jika kembali ke DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Munas Riau, maka harus ada rekonsiliasi pengurus DPP-DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan pencabutan, pemecatan serta normalisasi di DPR-DPRD.

Kemudian, dilakukan Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) untuk pengesahan dan merencanakan pelaksanaan munas, sehingga, ujungnya adalah munas.

Rancangan dalam kertas tersebut memang terlihat diparaf oleh JK, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie pada 9 Nopember 2015. Tetapi, dalam kertas juga ditulis tangan bahwa jika MA memutuskan kemenangan Munas Bali, maka dasar penyatuan pengurus Golkar adalah Munas Bali. Tulisan itu diparaf pada 18 Desember 2015. Namun, tidak jelas siapa yang memparaf pernyataan tersebut.