ARB Berikan Sinyal Golkar Dukung Pemerintah

Jakarta - Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (ARB) yang menggagas Rapimnas memberi sinyal bakal bergabung dengan pemerintah. ARB menyebut pihaknya perlu berpartisipasi membantu pemerintah dan meminta Koalisi Merah Putih (KMP) untuk melihat Golkar tetap sebagai kawan.

"Mimpi kita (Golkar dengan partai KMP) pun tidak berbeda. Arah kapal besar kita tetap sama, kita hanya berputar sedikit karena adanya angin kencang, dan jalur perjalanan kita memang harus disesuaikan kembali," kata ARB dalam pidato politiknya yang berjudul "Mengalir Tapi Tak Hanyut" di Rapimnas Golkar yang digelar di JHCC, Jakarta, Sabtu (23/1).

ARB menyatakan, pihaknya tidak menjilat ludah sendiri kepada KMP dengan bergabung ke pemerintah. Golkar tetap menjaga tali perkawanan dengan KMP karena tidak menyatakan keluar dari koalisi tersebut.

"Kita tetap di kubu Merah Putih. Mimpi dan kerinduan kita sama," kata ARB.

Rapimnas Golkar diikuti dengan sejumlah tokoh termasuk pimpinan parpol di KMP seperti, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua DPR Ade Komarudin, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Presiden PKS Sohibul Iman.

Dikatakan, Partai Golkar berdiri tidak berdasarkan oposisi tetapi semangat mengelola kekuasaan. Sebagai partai karya, Golkar memiliki kekuatan dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

"Karena itu kita harus segera bersikap melakukan repositioning demi pengabdian kita untuk tujuan yang lebih besar yaitu, kejayaan partai dan kemajuan Republik Indonesia," ujarnya.

ARB juga menuturkan, Rapimnas yang digelar selain untuk menyelesaikan permasalahan yang mendera Golkar selama setahun terakhir juga untuk menyusun kekuatan menghadapi perhelatan Pilkada serentak 2017 dan Pemilu 2019.

Dengan demikian, dirinya berharap, kalau peserta Rapimnas menghendaki digelarnya Munaslub, hal itu dapat diwujudkan paling lambat Mei 2016, sehingga DPP hasil Munaslub memiliki waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi termasuk menyiapkan kader-kader untuk mengikuti Pilkada 2017.

Golkar juga menyatakan sikap mendukung langkah pemerintah melakukan amandemen konstitusi kelima termasuk merumuskan kembali GBHN sebagai sistem pembangunan nasional.

"Partai Golkar sudah cukup intensif menyuarakan semua itu dalam sebuah dokumen tentang visi Indonesia 2045," kata ARB.