Ini Kata Anggota Komisi V Soal Kasus Damayanti

Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Nizar Zahro, mengaku tak memahami bagaimana Damayanti Wisnu Putranti bisa 'bermain' dan kemudian terlibat dalam kasus korupsi yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Makanya ketika ditanya apakah dirinya tahu keterlibatan anggota Komisi V DPR RI lainnya dalam kasus tersebut, Nizar menjawab, "Hanya Bu Damayanti dan Tuhan yang tahu. "

Berbicara di Jakarta, Kamis (28/1), Nizar menjelaskan bahwa setahu dirinya, Komisi V DPR hanya membahas rencana strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera). Mereka sama sekali tak membahas hal teknis menyangkut proses tender pekerjaan.

Di Renstra dimaksud, DPR hanya mengetahui bagaimana arah pembangunan infrastruktur kementerian itu, lokasi pembangunan, prioritas, capaian kinerja, dan faktor-faktor dalam mengevaluasi.

"Jadi kita membahas rencana globalnya saja. Misalnya Pemerintah mau bangun jalan sekian puluh ribu kilometer dari tahun 2014 samai 2019. Di situ kita mendorong bahwa harus jelas ketersebarannya. Kita tanya dimana saja yang rusak," kata Nizar.

"Kalau teknis dan tendernya, itu di Satuan Tiga yang sama sekali tak dibuka ke kita. Itu sesuai Putusan MK. Maka soal tetek bengek seperti lelang, kita tak tahu."

Kalau kemudian Damayanti atau anggota Komisi V DPR lain dianggap mengawal anggaran proyek dan mendapat suap, menurut Nizar, juga tak mungkin. Karena selain dibahas secara terbuka, proyek-proyek pelaksanaan pembangunan itu sudah dikunci dalam Renstra lima tahunan dimaksud.

"Tempat dan lokasi serta nilai pembangunan, itu sudah dikunci selama lima tahun sesuai Renstra itu. Tak bisa boro-boro datang, mendadak mendorong program tertentu," kata Nizar.

Politikus Gerindra itu mengakui bahwa yang memiliki pengetahuan teknis soal proyek-proyek di Kemenpupera adalah aparat di Jajaran Eksekutif. Sementara DPR hanya mengawasi dan memberi persetujuan anggaran secara keseluruhan.

DPR hanya bisa mengawasi apakah Kementerian sudah melaksanakan pekerjaannya sesuai renstra lima tahunan itu.

"Jadi kalaupun mau mengawal anggaran dan proyek, harus dari sejak saat perencanaan di Renstra," imbuh Nizar.

"Tak bisa tiba-tiba di tengah jalan diganti. Kalau program dipindah di tengah jalan, akan bisa membuat disparitas, target pemerintah bisa tak tercapai yang mempengaruhi sistem pembangunan nasional," tambahnya.

Renstra itu sendiri secara detil disusun oleh Kemenpupera, dan dibahas bersama Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan. "Dokumen Renstra itulah yang memerinci letak program," imbuhnya.

Karenanya, kalau dianggap anggotaDPR RI meng-ijon proyek di Kemenpupera, Nizar menilai agak tak masuk akal. Karena semua program pembangunan sudah disusun Pemerintah lewat Renstra Lima Tahunan. Tanpa di-ijon sekalipun, kata dia, semua program termasuk yang diduga menjadi lahan suap kasus Damayanti, sudah termasuk di Renstra itu.

"Tanpa ijon pun, program itu jalan. Menurut saya aneh juga. Entah apa kepentingan si pengusahanya memberi uang," ujarnya.

"Saya prihatin dengan ini. Tapi saya bisa katakan, janganlah seakan semua Anggota Komisi V dianggap terlibat. Bagi kita, semua program itu sudah ada UU dan aturannya. Keputusan MK jelas, DPR tak boleh lagi bicara Satuan Tiga," tukasnya.

Ditanya lebih jauh soal sosok Asenk yang diperiksa KPK, Nizar mengaku tak mengenal yang bersangkutan.

Namun seorang Sumber di Kalangan Parlemen menyebutkan bahwa potensi permainan justru memang ada saat penyusunan Renstra dan Penyusunan Prioritas Tahunan Pelaksanaan Renstra.

"Semisal, ada proyek harusnya dibangun 2019, digeser supaya bisa jadi tahun 2015. Itu memang perlu kerja sama berbagai pihak termasuk di kalangan kementerian teknisnya," kata Sumber itu.

Sumber lain menyebutkan bahwa sejak awal Damayanti dan beberapa koleganya di DPR RI sudah diingatkan bahwa KPK sedang menyasar mereka. Namun, baik Damayanti maupun koleganya terlalu percaya diri dan merasa aman.

"Sudah diingatkan, tapi terlalu Pe-De. Jorok juga. Karena mereka bicara terbuka begitu saja, akhirnya ketangkep," imbuh Sumber itu.