Cuma Angkut Penumpang, Kereta Cepat Dinilai Kurang Memicu Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ditengarai tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena hanya mengangkut penumpang. Padahal, Indonesia saat ini tidak hanya membutuhkan angkutan kereta api (KA) penumpang, namun juga KA barang guna memangkas biaya logistik.

Anggota Komisi VI DPR, Bambang Haryo, mengatakan, dana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 140,9 kilometer yang mencapai US$5,5 miliar atau sekitar Rp76 triliun itu lebih baik dimanfaatkan untuk mengembangkan angkutan KA yang sudah ada.

"Dana sebesar itu bisa digunakan untuk menambah sekitar 1.000 rangkaian KA penumpang. Tambahan rangkaian KA akan lebih banyak lagi jika dikombinasikan dengan kereta barang untuk angkutan logistik," kata Bambang, di Jakarta, Jumat (28/1).

Bambang menjelaskan, setiap rangkaian KA biasa hanya membutuhkan sekitar Rp 75 miliar dengan asumsi harga lokomotif sekitar Rp 35 miliar dan 10 gerbong penumpang masing-masing senilai Rp 4 miliar. Untuk KA barang, lanjut dia, harganya lebih murah lagi, yakni sekitar Rp 700 juta per gerbong kapasitas 20 - 40 ton atau Rp 7 miliar per 10 gerbong, sehingga satu rangkaian KA barang hanya membutuhkan Rp 42 miliar.

Pemerintah, lanjut dia, juga bisa membangun jaringan rel KA sepanjang 10 ribu kilometer dengan investasi Rp 10 triliun dengan asumsi 1 kilometer rel membutuhkan sekitar Rp 1 miliar.

"Artinya, dengan Rp76 triliun itu pemerintah sebenarnya bisa membangun banyak jaringan KA di seluruh Indonesia sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh rakyat," kata anggota Badan Anggaran DPR ini.

Bambang juga mengkritisi investasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinilainya terlalu mahal. Sebagai gambaran, proyek kereta cepat di Iran sepanjang 400 kilometer yang juga dikerjakan oleh China Railway Engineering Corporation hanya menelan investasi US$ 2,73 miliar atau Rp 37,6 triliun. Selain itu, proyek kereta cepat tahap kedua di Kenya sepanjang 120 kilometer cuma butuh US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 20,7 triliun.

Bambang menilai, proyek kereta cepat yang menelan investasi sangat besar dan hanya mengangkut penumpang tidak akan memacu pertumbuhan ekonomi, meskipun pemerintah memasukkannya sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional.

"Pemerintah harus berpikir cerdas dan realistis. Jika ingin memangkas biaya logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Presiden Joko Widodo seharusnya mengembangkan KA logistik, bukan membangun kereta cepat di rute yang relatif pendek dan sudah banyak pilihan transportasi," pungkasnya.

Seperti diketahui, proyek kereta cepat menjadi salah satu proyek andalan Presiden Jokowi. Tidak heran jika groundbreaking proyek ini sangat cepat, meskipun perizinannya belum lengkap. Meski demikian, Presiden Jokowi telah menegaskan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan bagian dari rencana besar pemerintahan untuk menghubungkan kota-kota besar di Jawa dan luar Jawa.