Ketua MPR Optimistis Wacana Amandemen UUD 1945 Tak Melebar

Minggu, 31 Januari 2016 | 22:37 WIB

Penulis: Carlos KY Paath | Editor: FER

URL berhasil di salin.

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri), memberikan keterangan pers terkait bergabungnya PAN dengan koalisi partai pendukung pemerintah, Jakarta, 2 September 2015. (Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)

Denpasar - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, optimistis wacana amandemen UUD 1945 tak melebar ke isu-isu selain haluan negara. Sebab, butir-butir yang diamandemen, dikaji terlebih dahulu oleh Badan Pengkajian MPR.

"Sekarang kalau dia yang diamandemen satu pasal, maka satu saja. Kalau bertambah, mulainya (mengkaji) baru lagi," kata Zulkifli di Denpasar, Bali, Minggu (31/1).

Dia menjelaskan, amandemen pada masa lalu terkesan tanpa arah. Karenanya, banyak kepentingan yang dapat serta merta masuk sebagai bahan amandemen.

"Sekarang enggak bisa lagi. Mana yang mau amandemen, kalimatnya seperti apa, bunyinya bagaimana dikaji dulu. Sekarang diusulkan 1/3 anggota MPR, dihadiri 2/3 anggota MPR, disetujui 1/2 anggota baru jadi amandemen," ujar Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang mengatakan, amandemen akan tetap berlangsung hati-hati dan terarah agar tak melebar.

"Ini amandemen ini kita mesti hati-hati. Jangan buka pintu yang nanti bisa masuk macam-macam (kepentingan)," kata pria yang akrab dipanggil Oso ini saat jumpa pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) MPR di Denpasar, Bali, Sabtu (30/1) malam.

Dia menyatakan, MPR belum dapat memastikan tenggat waktu amandemen terealisasi. "Namanya tetap wacana. Ini sedang dalam proses," ujarnya.