PP-IPK Deklarasi Damai, TNI-Polri Minta Jangan Terprovokasi

Medan - Dua kubu kepengurusan Organisasi Kepemudaan Masyarakat (OKP) Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Pemuda Karya (IPK) mendeklarasikan perdamaian serta sepakat mengakhiri konflik diantara sesama kader mereka pasca bentrokan kader PP dan IPK yang menewaskan 2 orang Sabtu (30/1) lalu.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kota Medan AR Batubara berjanji memberi sanksi tegas secara internal kepada kader yang melanggar komitmen damai, hal serupa diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IPK Kota Medan Thomas Purba yang mengaku sudah mengintruksikan kadernya untuk menahan diri dan tidak melakukan gerakan memancing bentrok susulan.

"Jika komitmen ini (damai-red) dilanggar, ada sanksi untuk kader secara internal. Pahamkan sanksi internal? Ujungnya, pemecatan,"ujar AR Batubara, sekaligus diamini Thomas Purba, usai deklarasi damai di Kantor Kepolisian Resor Kota (Polresta) Medan, Selasa (2/2).

Hadir di tempat itu Kapolresta Medan Komisaris Besar (Kombes) Mardiaz Kusin Dwihananto, Komandan Kodim 0201/BS Kolonel Inf Maulana Ridwan serta Asisten I Bidang Pemerintahan Pemerintah Kota (Pemko) Medan Musaddad.

Menurut Ketua MPC PP Kota Medan AR Batubara, seluruh kader kepengurusan tingkat cabang hingga ranting selain menahan diri juga diperintahkan ikut serta diwajibkan menciptakan situasi kondusif di kota Medan. "Kalau ada yang melanggar, akan saya tinjau SK mereka dan dikeluarkan dari keanggotaan PP," tegasnya.

Sedangkan Ketua DPD IPK Kota Medan, Thomas Purba mengatakan, seluruh kader IPK menurutnya sudah berkomitmen untuk menyerahkan kasus-kasus pertikaian tersebut kepada pihak penegak hukum terkait timbulnya korban jiwa diantara kader mereka.

"Kami dari IPK menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada polisi untuk ditindak sesuai hukum. Kami dari IPK juga akan komitmen ikut membantu menjaga kondusifitas Kota Medan," ujar Thomas.

Deklarasi damai tersebut menjadi akhir dari bentrokan kader PP dan IPK yang menewaskan 2 orang Sabtu (30/1) lalu. Selain mengakibatkan kecemasan masyarakat terhadap bentrokan susulan, peristiwa itu juga memunculkan kritik tajam termasuk kalangan dewan, agar pemerintah berani tegas menyatakan OKP-OKP yang kerap terlibat aksi premanisme, tindak kekerasan dan penebar permusuhan sebagai organisasi yang terlarang dan harus dibubarkan.

"Sejauh ini keberadaan para anggota OKP justru lebih banyak memunculkan mudarat dibanding manfaatnya di tengah masyarakat. Kehadiran organisasi kepemudaan ini saat ini lebih terlihat sebagai organisasi tempat bernaung para preman-preman yang menebar ketakutan dan menjadikan masyarakat sebagai sapi perahan dengan kerap melakukan kutipan liar terhadap warga yang memiliki usaha, baik pinggir jalan hingga usaha besar seperti mall,"ujar Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara (Sumut), Sutrisno Pangaribuan dari Fraksi PDI Perjuangan, Selasa (2/2).

Tidak Terprovokasi
Di tempat serupa, Kapolresta Medan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto mengharapkan masyarakat jangan terprovokasi adanya informasi melalui layanan sms dan broadcast BBM yang menyebut akan terjadi bentrok susulan di sejumlah titik di Medan.

"Pesan layanan SMS dan Broadcast BB serta media komunikasi lainnya yang menyebut akan terjadinya bentrok susulan pada beberapa titik di Medan merupakan pesan bohong alias hoax. Situasi telah langsung kondusif sejak TNI-Polri langsung turun tangan mengamankan situasi di hari yang sama. Dan ini (deklarasi damai-red) bukti bahwa negara hadir menyelesaikan masalah dan polisi-TNI tidak diam, menjaga situasi kondusif," ujar Mardiaz.

Komandan Kodim 0201/BS Kolonel Inf Maulana Ridwan juga berharap agar masyarakat bisa lebih arif untuk tidak mengedarkan video berisi gambar kekerasan yang terjadi saat bentrok di media-media sosial.

"Termasuk media televisi, tidak lagi mengulang-ulang video berisi rekaman gambar kekerasan yang terjadi saat bentrok. Karena selain itu dapat memprovokasi para kader, saya sempat ditanya pimpinan saya di Jakarta, kenapa Medan masih mencekam? Saya bilang kenapa kok mencekam? Rupanya gambar yang hari minggu itu disiar diulang-ulang lagi," ujarnya.

Menurut Kolonel Inf Maulana Ridwan, bentrokan kedua OKP ini bahkan mendapat respon dari Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Panglima TNI bahkan mengancam akan mengadu kemampuan bertarung kedua kubu jika masih tetap ngotot bentrok.

"Saya sampaikan pesan Panglima, kalau kedua kubu terus bentrok, nanti dari kedua kubu akan kita ambil perwakilan (ketua-ketuanya) untuk ditandingkan, mana yang menang. Karena itu pesan beliau, jangan sampai organisasi ini mengganggu perekonomian masyarakat. Pimpinan OKP harus mengendalikan anggotanya ke bawah," pungkasnya.