Korupsi Daerah Sudah Mengerogoti APBD dan APBN

Jakarta - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko‎ mengingatkan, korupsi yang terjadi di daerah sudah sedemikian kompleks.

Selama ini, yang dikorupsi bukan hanya dana proyek-proyek dari APBD, tetapi juga dari APBN. Pelakunya pun bukan hanya para pejabat di daerah, tetapi juga dari pusat.

"Korupsi keuangan daerah juga bukan hanya terkait APBD atau APBN, tetapi juga sudah sampai pada korupsi perizinan usaha," kata Dadang.

Di dalam praktik korupsi tersebut, dijelaskan, tidak ada uang negara yang hilang. Namun biasanya melalui praktik suap swasta ke pejabat di daerah atau pusat untuk mendapatkan konsesi atau ijin usaha di daerah.

"Korupsi keuangan daerah dalam praktiknya terjadi karena sistem pengawasan internal yang dimandulkan. Inspektorat daerah tidak bergungsi. Apalagi kalau korupsi keuangan itu melibatkan kepala daerah, sejak awal mereka dibuat tidak berfungsi," ungkapnya.

Masalahnya, lebih banyak karena kerakusan yang kemudian mengabaikan prinsip moral. Demikian juga dengan korupsi keuangan daerah yang sebagian besar dalam bentuk penyelewenangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Juga sama halnya dengan korupsi di perijinan daerah. Kewenangan yang besar di tangan kepala daerah tanpa dilengkapi dengan sistem pengawasan yang kuat, maka potensi korupsinya sangat besar," ucap Dadang.

Diingatkan, ada banyak langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah upaya korupsi di daerah. Diantaranya yakni‎ penguatan sistem anggaran dan belanja pemerintah daerah sehingga publik juga bisa ikut mengawasi.

Kemudian juga sebisa mungkin ada pengaturan yang tidak menumpuk kekuasaan yang sangat besar kepada satu posisi saja. Oleh karena itu sekarang sebagian kewenangan bupati dan walikota sudah digeser ke level gubernur.

"Juga harus ada sistem pelaporan yang aman dan terpercaya bagi mereka yang mengetahui adanya indikasi korupsi di daerah," ujar Dadang.