Demokrat Desak Pemerintah Cabut Pembekuan PSSI

Jakarta - Partai Demokrat (PD) mendesak Pemerintah untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) yang meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) mencabut Surat Keputusan terkait pembekuan PSSI. SK yang menyebabkan kompetisi sepak bola nasional di bawah PSSI tidak bergulir.

"Demokrat mengingatkan pemerintah untuk mematuhi konstitusi. Terkait intervensi pemerintah terhadap PSSI, baik DPR sebagai wakil rakyat dengan keputusan politiknya serta MA dengan putusan dan penetapan hukum yang intinya menegaskan pembekuan kegiatan PSSI harus dicabut pemerintah," kata Wakil Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, Selasa (15/3).

Dia menambahkan, Komnas HAM juga telah mengindikasikan adanya pelanggaran Undang-Undang (UU) Nomor 39/1999 tentang HAM. "Komnas HAM menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, khususnya terkait 'hak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum' serta hak-hak lainnya seperti 'hak bagi para atlit bola atas kesejahteraan dan mengembangkan diri'," imbuh Ketua Komisi X DPR ini.

"Atas dasar putusan MA, pandangan Komnas HAM, serta aspirasi masyarakat di pelosok Nusantara, maka Demokrat meminta pemerintah segera mendukung PSSI untuk memutar kembali kompetisi profesional (ISL & divisi utama) dan kompetisi Amatir sebagai roda sepak bola nasional yang juga merupakan sumber nafkah utama banyak pihak dan hiburan rakyat."

Dia juga mengingatkan PSSI akan adanya permintaan publik. Hal itu menyangkut harapan agar PSSI terus berbenah diri menjadi lebih profesional, akuntabel dan berprestasi.