Polri Undang Masyarakat Beri Penilaian Kinerja Kepolisian

Bekasi- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berupaya melakukan reformasi birokrasi di institusinya. Untuk itu, kepolisian mengundang perwakilan masyarakat untuk menilai kinerja kepolisian mulai dari Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) hingga Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang ditempatkan di tingkat kelurahan/desa.

"Kita mengundang perwakilan masyarakat untuk menilai kinerja kepolisian secara komprehensif melalui kuesioner yang kita buat," ujar Perwira Sumber Daya Manusia (SDM) Mabes Polri, Kombes Pol Dedy Prasetyo, di Mapolresta Bekasi Kota, Rabu (16/3).

Tampak hadir sekitar 30 perwakilan masyarakat dari berbagai elemen, mengisi formulir daftar pertanyaan terkait penilaian kinerja kepolisian di lingkungan Polresta Bekasi Kota.

Dia menjelaskan, perwakilan masyarakat diharapkan dapat menilai kinerja kepolisian khususnya di jajaran Polresta Bekasi Kota. "Kita meminta penilaian masyarakat terhadap semua kinerja satuan mulai dari Satreskrim, Satresnarkoba, Satlantas, Shabara, SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan lainnya hingga Bhabinkamtibmas. Nanti, semua penilian tersebut kita olah dan akan diumumkan oleh Kapolri, pada 1 Juli mendatang, bersamaan dengan HUT Bhayangkara," katanya.

Dia mengungkapkan, ada tiga Polresta di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang dijadikan sampel penilaian kinerja kepolisian, antara lain Polresta Bekasi Kota, Polresta Depok dan Polrestro Jakarta Barat. "Ini sebagai upaya kelanjutan reformasi birokrasi Polri. Ke depannya, kita akan meminta tanggapan masyarakat terkait kinerja kepolisian mulai dari tingkat Polsek, Polres dan Polda se-Indonesia," imbuhnya.

Menurutnya, alasan ketiga polres tersebut diambil sebagai sampel penilaian karena memiliki pelayanan lengkap, dan merepresentasikan polres di luar Polda Metro Jaya. Ketiga Polres tersebut menjadi Polres percontohan di jajaran Polda Metro Jaya.

Dalam sesi tanya jawab, terungkap masih banyak pelayanan Polri, khususnya Polresta Bekasi Kota, yang kurang memenuhi kepuasan masyarakat. Contohnya, sering terjadi kemacetan, lambatnya progres penyelidikan setelah membuat laporan, masih banyak daerah rawan kejahatan di jalan raya, dan sebagainya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata, menyoroti kekurangan personel kepolisian dengan rasio ideal bagi masyarakat Kota Bekasi. "Saat ini, kita hanya punya delapan polsek dari 12 kecamatan, penambahan polsek dan jumlah personel menjadi perhatian kita untuk segera diwujudkan. Bahkan, peningkatan status menjadi Polres Metro Bekasi Kota, juga perlu dipercepat," kata Ariyanto.

Menanggapi hal ini, Dedy Parsetyo mengakui kekuatan personel Polresta Bekasi Kota masih kurang. "Rasio yang ideal adalah 1:400, satu kepolisian menjaga sebanyak 400 orang," katanya.

Dia mengatakan, semua penilaian masyarakat akan ditindaklanjuti untuk menjadikan institusi kepolisian sebagai pengayom masyarakat. "Semua ini sebagai upaya kami dalam melanjutkan reformasi birokrasi di kepolisian," imbuhnya.

Ketua Forum Rukun Warga (RW) Kota Bekasi, Totok Sabariyoto, mengungkapkan keprihatinannya terhadap game online di warung internet (warnet) yang menyasar para pelajar, di saat jam sekolah. "Hampir di semua wilayah, warnet di Kota Bekasi berisi pelajar saat jam sekolah. Pemerintah daerah tidak melakukan penertiban," katanya.