Soal Reklamasi, Heru Budi Lempar Tanggung Jawab ke Bappeda

Jakarta - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/4) siang. Heru yang menjadi bakal calon Wakil Gubernur mendampingi Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI 2017 ini diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai reklamasi di pantai utara Jakarta.

Selama diperiksa selama sekitar empat jam, Heru mengaku dicecar lima hingga enam pertanyaan. Pemeriksaan ini seputar proyek reklamasi.

"Iya. Iya. Soal reklamasi," kata Heru di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/4).

Meski demikian, Heru mengelak ketika disinggung mengenai proses proyek reklamasi maupun pembahasan Raperda terkait reklamasi. Termasuk mengenai penerbitan izin pelaksanaan terhadap PT Agung Podomoro Land, PT Agung Sedayu Grup dan beberapa perusahaan lainnya untuk menggarap lahan di pulau-pulau hasil reklamasi, meski belum ada analisis masalah dampak lingkungan (Amdal).

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu mengaku sedang mengikuti pendidikan sehingga tidak turut membahas dua Raperda tersebut. Heru justru meminta awak media untuk bertanya pada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Tuty Kusumawati yang juga diperiksa penyidik terkait kasus yang sama pada hari ini.

"(Pembahasan dua Raperda) Itu tidak ke saya. Itu ke Bappeda ya," katanya.

Heru mengaku hanya menjelaskan mengenai Hak Penggunaan Lahan (HPL) pulau-pulau hasil reklamasi. Dikatakan, lahan yang terdapat pada 17 pulau hasil reklamasi nantinya berstatus HPL atas nama Pemda. Setelah terbit HPL, di atas lahan tersebut baru dapat dibangun dengan Hak Guna Bangunan (HGB).

"Saya hanya ditanya soal proses HPL saja," katanya.