Presiden Palestina Desak Resolusi PBB Permukiman Israel

Ramallah – Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan diperlukan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak tentang permukiman Israel. Hal itu disampaikan di saat dia memulai lawatan ke berbagai negara yang kemungkinan menjadi peluang terakhirnya untuk memperbaharui upaya-upaya perdamaian.

Saat diwawancarai AFP, Abbas mengecam tindakan tak memadai yang dilakukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama sekaligus mendukung tegas inisiatif Prancis untuk menggelar konferensi perdamaian internasional, pada musim panas ini.

Abbas menyampaikan pernyataan menjelang dimulainya lawatan, pada Selasa (12/4), ke Turki, Prancis, Rusia, Jerman, dan New York, di mana Palestina sedang membahas rancangan resolusi PBB yang mengecam permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Perjalanan tersebut berlangsung dengan semakin sempitnya waktu bagi pemimpin berusia 81 tahun ini dan pemerintah Obama. Ada spekulasi bahwa presiden AS dapat mengubah taktik dan mendukung resolusi untuk proses perdamaian sebelum dia turun dari jabatannya, pada Januari 2017.

"Dewan Keamanan PBB adalah hal yang sangat penting karena masalah ini dianggap sudah sangat mendesak terkait kegiatan permukiman dan Israel yang masih belum menghentikan kegiatan tersebut," ujar Abbas, pada Senin (11/4) malam waktu setempat, di Ramallah.

Pasalnya, pembangunan permukiman di Tepi Barat adalah sesuatu hal yang serius dan membahayakan proyek dua negara.
Amerika Serikat sendiri telah berulangkali memveto resolusi yang ditentang Israel di Dewan Keamanan PBB, tapi Palestina masih mengharapkan perubahan hati.

"Sejauh ini, kami belum dapat reaksi apapun dari Amerika tentang Dewan Keamanan," tambah Abbas.

Dia pun mengecam upaya-upaya yang dilakukan AS sejauh ini.

"Kami sudah berharap banyak selama delapan tahun terakhir bahwa pemerintah AS akan mengambil langkah-langkah positif ke depan untuk mencapai apa yang diyakini Amerika, yakni pandangan dua negara. Tapi sampai sekarang ini, belum ada yang terjadi dari pemerintahan AS," jelasnya.

Ditanya, apakah dirinya merasa kecewa, dia berkata: "Kami tidak ingin menggunakan ungkapan ini, tapi kami menyampaikan bahwa kami sangat berharap banyak dari pemerintahan AS dan hal itu tidak pernah terjadi."

Adapun, lawatan yang berlangsung selama dua pekan akan diawali dengan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) di Istanbul dan berakhir di New York.