Mahyudin Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Jakarta- Bakal Calon Ketua Umum (Caketum) Partai Golkar (PG) Mahyudin mendukung penerapan sistem pemilu proporsional tertutup. Sistem itu dinilai paling pas dan tepat untuk kondisi masyarakat Indonesia sekarang.

"Sistem proporsional terbuka belum pas waktunya. Ke depan, memang sistem itu yang didorong. Tapi saat ini, sistem tertutup yang lebih sesuai," kata Mahyudin di Jakarta, Kamis (21/4).

Sebagaimana diketahui, sistem proposional terbuka menggunakan suara terbanyak. Artinya, yang lolos menjadi anggota parlemen adalah yang memiliki suara terbanyak pada saat pemilu. Sementara proposional tertutup adalah pemilu berdasarkan nomor urut. Artinya, yang menempati nomor urut satu atau dua, punya peluang besar terpilih dalam pemilu. Penentuan nomor urut ditentukan oleh partai politik (parpol). Sistem ini pernah dilakukan pada pemilu 1999 dan 2004. Namun dihentikan pada Pemilu 2009 karena ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pemilu memakai sistem proposional terbuka atau suara terbanyak.

Mahyudin yang masih menjadi wakil ketua MPR ini menjelaskan sistem proporsional terbuka belum tepat digunakan karena ekonomi Indonesia belum maju. Pendapatan per kapita tiap warga masih di bawah US$ 10.000. Bahkan angkanya masih di kisaran US$ 3.000-4.000. Dalam pendapatan per kapita yang masih kecil seperti itu, masyarakat masih memikirkan urusan 'perut' atau urusan ekonomi. Mereka belum berpikir bagaimana menghasilkan demokrasi yang berkualitas.

Di tempat terpisah, Caketum Golkar lainnya, Airlangga Hartarto (AH) menilai sistem pemilu saat ini sangat tidak adil. Pasalnya, pertarungan sangat terbuka, dilepas ke pasar seperti pasar bebas dan mengandalkan kekuatan modal. Akibatnya, hanya yang populer dan memiliki modal yang akan menang. Sementara yang memiliki ide, pemikiran dan militansi, baik untuk partai maupun negara tidak terpilih dalam pemilu. Penyebabnya karena mereka tidak memiliki modal yang banyak.

Namun AH yang saat ini menjadi anggota Komisi XI DPR menjelaskan ke depan, agak sulit untuk kembali ke proporsional tertutup karena sudah dibatalkan MK. Di sisi lain, jika tetap memakai sistem proposional terbuka, maka pengalaman Pemilu 2009 dan 2014 akan terulang kembali yaitu pertarungan menjadi sangat bebas dan tak terkendali. "Kita ingin memberi ruang kepada mereka yang punya kemampuan tetapi tidak punya modal. Mereka kebanyakan aktivis partai. Sehari-hari hidupnya di partai. Ada juga tokoh independen tetapi tidak punya modal. Nah, sistem kombinasi akan mengakomodasi mereka," ujar mantan Ketua Umum Persatuan Insyinur Indonesia (PII) ini.

Dia mengungkapkan negara yang berhasil terapkan sistem kombinasi saat ini adalah Jerman dan New Zeland. Negara-negara itu memakai setengah sistem proporsional terbuka dan setengah sistem tertutup. "Kalau Jerman dan New Zealand berhasil, kenapa kita tidak? Kita harus pakai sistem itu supaya tidak hanya yang kompeten dan modal besar yang terpilih, tetapi juga modal terbatas tetapi aktif di politik. Kita ingin cari format yang sesuai dengan budaya kita yaitu musyawarah. Sistem kombinasi menjadi jawabannya," tutur mantan Ketua Komisi VI DPR.

Dia menambahkan sistem campuran juga diperlukan untuk memperbanyak kader perempuan di parlemen. Saat ini, kuoata untuk perempuan memang sudah mencapai 30 persen. Tetapi keterpilihannya sangat rendah karena memakai sistem terbuka yang mengandalkan uang. Tokoh permpuan yang idealis tetapi tidak punya modal, jarang terpilih.