Bawaslu Banten Keluhkan Minimnya Anggaran Pilgub 2017

Serang- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten Pramono U Tantowi menyatakan, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk penyelenggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 mendatang sebesar Rp 50 miliar tidak cukup hingga pelaksanaan Pilgub.

"Anggaran sebesar itu hanya untuk honor pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota dan petugas pengawas lapangan (PPL), untuk kesekretariatan, dan untuk kegiatan peningkatan kapasitas, pelatihan bimtek dan lainnya," katanya, Jumat (29/4).

Pramono menjelaskan, di Banten sendiri ada 1.551 desa/kelurahan yang jadi wilayah kerja PPL. Belum lagi pengawas TPS. "Jumlah TPS sebanyak 16.500 se-Banten. Total honor dan operasional petugas TPS itu Rp 1 juta. Kalau dikalikan jumlah TPS, maka kebutuhannya mencapai Rp 16,5 miliar," ujarnya.

Kendati anggaran tersebut tidak mencukupi untuk membiayai hingga penyelenggaraan Pilgub, pihaknya belum mengetahui apakah pihaknya akan mendapatkan tambahan bantuan dana atau tidak. "Yang jelas, kami akan usulkan lagi nanti kepada Pemprov Banten pada APBD perubahan 2016," katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya KPU Banten mengeluh terkait anggaran untuk penyelenggaran Pilgub Banten 2017 mendatang yang telah dialokasikan dalam APBD Banten 2016 senilai Rp 150 miliar dinilai masih kurang. Karena itu, KPU Banten berharap pada APBD perubahan nanti Pemprov Banten bisa menganggarkan lagi sehingga bisa mencapai Rp 300 miliar.

"Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilgub Banten telah kami tandatangani bersama Pemprov Banten dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banten. Anggaran Pilgub yang dianggarkan dari dana hibah, yang tercantum dalam NPHD itu sebesar Rp 150 miliar. Anggaran tersebut masih kurang," ujar Komisioner KPU Banten, Syaiful Bahri, di Serang, Rabu (26/4) lalu.

Syaiful menjelaskan, NPHD itu ditandatangani oleh Asda I Pemprov Banten Anwar Mas’ud, Ketua KPU Banten Agus Supriyatna, dan Ketua Bawaslu Banten Pramono U Tantowi.

Menurut Syaiful, anggaran tersebut masih kurang dari kebutuhan seluruh penyelenggaraan Pilgub. Mengacu pada perencanaan anggaran kebutuhan keseluruhan hingga Rp 300 miliar.

"Kami berharap, sisanya ketika APBD perubahan diketuk, anggaran dicairkan. NPHD ditandatangani juga uangnya belum ada," ujarnya.

Anggaran Rp 150 miliar tersebut diprediksi oleh Syaiful hanya cukup hingga Oktober 2016 mendatang. Anggaran tersebut untuk honor penyelenggara, PPK, PPS, sosialisasi, launching Pilkada, dan pengadaan alat sosialisasi.