IPW: Perpanjangan Masa Jabatan Kapolri Langgar UU Kepolisian

‎​Jakarta- Perpanjangan masa jabatan Kapolri yang akan memasuki masa pensiun ternyata melanggar Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Sebab itu, siapa pun yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan Kapolri Jenderal Polisi Badroeddin Haiti harus ditolak.

"Indonesia Police Watch (IPW) melihat ada sejumlah pihak yang berusaha mewacanakan perpanjangan masa jabatan Kapolri Jenderal Polisi Badroeddin Haiti. Apa pun alasannya, Presiden Jokowi harus menolak usulan perpanjangan ini," ujar Ketua IPW Neta Pane, kepada SP, di Jakarta, Minggu (8/5).

Menurut Neta, perpanjangan jabatan orang nomor satu di Mabes Polri tersebut bertentangan dengan Pasal 11 ayat 6 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Mengingat, dalam pasal itu disebutkan calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif, dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

Jika masa jabatan Kapolri Badrodin Haiti diperpanjang berarti telah melanggar Pasal 11 ayat 6, yang mengharuskan calon Kapolri adalah perwira tinggi yang masih aktif dan bukan pensiunan.

Neta mengatakan, di UU No 2 Tahun 2002 tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa masa jabatan Kapolri bisa diperpanjang. Kemudian, Pasal 30 ayat 2 menyatakan usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

Dikatakan, jabatan Kapolri bukanlah katagori keahlian khusus, sehingga tidak ada alasan untuk memperpanjang masa jabatan seorang Kapolri yang pensiun. Mengingat masa jabatan Kapolri Badrodin Haiti yang sudah di depan mata, paparnya, memang sudah saatnya Polri mempersiapkan suksesi kepemimpiannya agar soliditas Polri tetap terjaga.