Tak Ada "3 in 1", Warga Jakarta Diminta Cari Solusi Sendiri

Senin, 23 Mei 2016 | 17:37 WIB
LT
YD
Penulis: Lenny Tristia Tambun | Editor: YUD
Kemacetan lalu lintas saat uji coba penghapusan sistem
Kemacetan lalu lintas saat uji coba penghapusan sistem "3 in 1" di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, Selasa 5 April 2014. (Antara)

Jakarta - Memasuki sepekan penghapusan kebijakan mobil berpenumpang tiga atau three in one (3 in 1) dilakukan, kondisi arus lalu lintas di kawasan 3in1 mengalami kemacetan cukup parah.

Namun, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta tidak khawatir, karena warga Jakarta sudah bisa mencari solusi jalan alternatif untuk menghindari kemacetan. Dengan menggunakan teknologi gadget yang semakin canggih, seperti Waze dan Google Maps.

"Emang kenapa? Asyik kan enggak kenapa-kenapa. Orang-orang Jakarta itu pasti bisa cari solusi sendiri. Ada Waze dan Google Maps," kata Andri Yansyah, Kepala Dishubtrans DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (23/5).

Dengan dua teknologi penunjuk jalan tersebut, para pengemudi kendaraan dapat mengetahui jalan-jalan alternatif yang tidak terlalu padat arus lalu lintas kendaraan menuju tempat tujuannya. Sehingga penghapusan kebijakan 3in1 tidak terlalu mempengaruhi aktifitas sehari-hari warga Jakarta.

Kendati demikian, pihaknya sedang mencari solusi untuk mengganti 3in1. Ada usulan untuk menerapkan nomor plat mobil ganjil-genap dan sistem satu arah (SSA).

"Sebenarnya ada beberapa macam usulan. Misalnya, ganjil-genap, terus sistem SSA. Wah seru tuh sistem. Misalnya dari Selatan ke Utara, pagi-pagi bareng semua di jam-jam tertentu. Nah sorenya, lagi dari Utara ke Selatan bareng-bareng, seru tuh. Nah itu baru usulan kan," ujarnya.

Dia juga belum bisa memastikan kebijakan ganjil-genap dapat diterapkan, karena dirasakan belum tepat untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Paling tidak, pihaknya lebih memilih untuk menerapkan jalan elektronik berbayar atau electronic road pricing (ERP).

"Untuk ERP kita akan lakukan lelang. Jadi kemarin kita sudah ada keputusan bahwa tidak lagi perlu ada pemanfaatan aset. Kenapa? Karena yang melakukan, yang mengelola dan operatornya Pemprov langsung. Jadi kita sudah melakukan kajian untuk melakukan lelang," jelasnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon