Karyawan Lion Group Mengadu ke Komisi V

Jakarta - Ratusan karyawan Lion Group dan Komisi V DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5). Perwakilan karyawan Lion Group itu terdiri dari Pilot dan Pramugari maskapai Lion Air, Batik Air, dan Wings Air.

Kedatangan mereka tak lain terkait adanya pembekuan groundhandling serta mogoknya pilot maskapai penerbangan Lion Air yang gajinya belum dibayarkan beberapa waktu lalu.

Direktur Operasional Lion Air Daniel Putut memaparkan sejumlah permasalahan hingga akhirnya pelaksanaan groundhandling maskapai Lion Air yang dibekukan hingga enam bulan oleh Kemenhub. Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian perhubungan juga telah memberikan sanksi pelarangan buka rute baru bagi maskpai tersebut.

"Pertama, tindakan indisiplin pilot pada 10 Mei 2016. Tanpa ada pemberitahuan dari pilot tiba-tiba ada 40 pilot yang tidak menjalankan penerbangan, karena yang mereka permasalahkan adalah biaya transportasi. Memang kita selalu bayar dimuka. Tapi yang terjadi kemarin top up nya telat. Dan bertepatan dengan itu long weekend sehingga yang di berikan tanggal 4 mundur hingga 10 Mei," ungkap Daniel dihadapan sejumlah anggota Komisi V DPR.

Selain itu, Daniel juga menjelaskan terkait kesalahan penurunan penumpang. Menurutnya, pada waktu itu pesawat Lion Air 161 dari Singapura ke Soekarno-Hatta yang membawa 182 penumpang, diarahkan Air Trafic Control ke area 51.

Ia mengakui, ada kesalahan informasi bahwa bus kedua harus menjemput penumpang dari Padang yang berada di area 56 dengan jarak berdekatan. Karena belum mendarat maka ia melihat penumpang turun dan menempel ke bus sebelumnya.

"Maka driver antarkan ke terminal 1. Saat driver sadar penumpang Singapura, penumpang lalu ditahan tapi yang lolos bertemu ground staff dan mengantar ke terminal 2 untuk cap paspor. Memang ada yang enggak sempat cap paspor karena harus terbang ke Surabaya," katanya.

"Kami cari siapa yang belum mencap paspor. Lalu diperoleh data hanya 4 yang belum lakukan proses imigrasi. Tetapi 19 Mei semua sudah clearence," ungkap dia.

Terkait para pilot yang menunda penerbangan yang telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan perusahaan, hingga kini masih dalam proses pembinaan. Sementara, bagi bus yang salah menurunkan penumpang sudah dimintai keterangan.

"Kami juga sudah menghentikan kerja sama dengan perusahaan bus itu. Kami sudah ada surat penghentian kontrak dengan pihak ketiga. Kami juga sedang pembenahan SOP (Standard Operation Procedure)," katanya.