Ahok Perlu Jelaskan Kebijakannya Secara Transparan

Selasa, 31 Mei 2016 | 16:34 WIB

Penulis: Yustinus Patris Paat | Editor: AO

URL berhasil di salin.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berfoto bersama dengan siswa SMPN 41 saat meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 41, Jakarta, 9 Mei 2016. (Antara/Reno Esnir)

Jakarta - Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh calon petahana dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) rawan dituding dalam rangka pemenangan, termasuk yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok. Oleh karena itu, Ahok dianjurkan untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya secara transparan dan akuntabel.

Pandangan itu disampaikan Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan di Jakarta, Selasa (31/5).

"Wajar-wajar saja jika banyak kebijakan Ahok yang dikiritisi sekarang dan rawan dinilai sebagai politisasi kebijakan demi pemenangan di Pilkada DKI Jakarta 2017. Yang penting, Ahok bisa menjelaskan kebijakan-kebijakannya secara transparan, prosesnya sudah panjang, dan dilakukan sesuai mekanisme serta untuk kepentingan umum," ujar Djayadi.

Dia mencontohkan kebijakan aplikasi Qlue, yang sebenarnya mempunyai niat yang baik, tetapi tetap dinilai sebagai langkah Ahok untuk memantau pergerakan lawan serta mempolitisasi RT dan RW. Dia menilai, penggunaan aplikasi Qlue rawan dicurigai karena dengan aplikasi otomatis Gubernur Ahok bisa langsung berkomunikasi dan memantau RT/RW.

"Ahok perlu menjelaskan aplikasi ini secara transparan, yakni tentang mekanisme, tujuannya untuk apa, dan harus memastikan bahwa tidak ada unsur politis dalam pemanfaatan aplikasi Qlue ini," kata Djayadi.

Terkait eletabilitas Ahok, Djayadi menilai sampai saat ini masih belum banyak yang berubah. Eletabilitas Ahok stagnan, yakni berkisar antara 40% sampai 70%. Berbagai isu yang menghantam Ahok, ujarnya, tidak banyak memengaruhi elektabilitas mantan Bupati Belitung Timur itu.

Isu-isu yang beredar justru semakin memperkuat keberadaan masing-masing kubu, yakni yang anti-Ahok dan pro-Ahok. "Hal ini disebabkan belum ada calon yang bisa bersaing dengan Ahok. Partai politik atau koalisi partai, seperti PDIP dan Gerindra, juga belum menentukan calon merekat. Sementara, isu-isu yang beredar tidak bisa mendongkrak elektabilitas lawan Ahok," ujar Djayadi.